Anggap APBD Perubahan 2018 Belum Deadlock, Ini Komentar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar
Pasalnya, pimpinan DPRD Kalbar masih lakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka meminta dispensasi.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Pihaknya bersama fraksi yang sependapat mengkritisi bahwa APBD 2018 yang sudah berjalan harus tetap dilanjutkan. Di kubu lain, ada juga kelompok fraksi lain yang mendukung koreksi dari Gubernur.
“Cuma, ketika kita lihat koreksinya itu terlalu banyak. Bahkan tertumpuk di beberapa kabupaten. Jangan beliau membangun opini bahwa seolah-olah defisit harus ditutup dengan proyek infrastruktur. Kalau defisit, mari kita cari sama-sama jalan keluarnya. Jangan ambil keputusan secara sepihak. Gubernur dipilih rakyat, kami juga dipilih rakyat. Kami juga punya hak untuk memperjuangkan apa yang sudah disepakati bersama dengan TPAD sebelumnya,” paparnya.
Secara pribadi, Tanto mengaku pernah berbicara dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji sebelum momen pidato perdana gubernur di DPRD Kalbar usai dilantik oleh Presiden. Pihaknya sempat meminta Gubernur mengikuti alur yang sudah disepakati dengan Pj Gubernur saat itu.
“Pj Gubernur juga sudah mengakomodir beberapa program yang masuk visi-misi Pak Sutarmidji. Kami akan dukung 100 persen visi-misi gubernur baru mulai dari 2020. Jangan terlalu memaksa. Kalau memaksa maka akan melanggar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah berjalan dan jadi kerangka acuan. Sebab, akan keluar dari relnya. APBD-P itu kan penjabaran dari RPJMD yang sudah dibahas selama ini,” pungkasnya.
