Deklarasikan Lindungi Hak Pilih, Ketua KPU Beberkan Alasan Bentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Data

Di buka dengan Tarian Tradisional budaya melalui yakni Tarian Sekapur Sirih inipun berjalan lancar tanpa kendala apapun.

Deklarasikan Lindungi Hak Pilih, Ketua KPU Beberkan Alasan Bentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Data
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Ketua KPU M. Agoes Soesanto saat mengecek status Ketua Bawaslu Mempawah Akhmad Amirudin di situs milik KPU, apakah sudah terdaftar atau belum. Senin (01/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,MEMPAWAH- KPU Kabupaten Mempawah telah melaksanakan kegiatan Deklarasi dan peresmian posko pelayanan gerakan melindungi hak pilih dalam pemilu 2019.

Di buka dengan Tarian Tradisional budaya melalui yakni Tarian Sekapur Sirih inipun berjalan lancar tanpa kendala apapun.

Baca: Inilah Faktor Pendukung Bagi Zidane Membawa Manchester United ke Jalur yang Benar

Baca: Pemkab Mempawah Gelar Musyawarah Bersama Nelayan dan Pelindo

Setelah seremonial acara berlangsung, seluruh peserta bergeser ke Pos pelayanan yang ada di KPU, dan kemudian beberapa tamu undangan mencoba mengecek nama mereka di situs yang telah di buat oleh KPU, apakah sudah terdaftar sebagai Daftar pemilij atau belum.

Baca: Anus Terpilih Jadi Kades Caokng Kecamatan Mempawah Hulu Dalam Pilkades

Ketua KPU Kabupaten Mempawah Muhammad Agoes Soesanto mengatakan bahwa gerakan melindungi hak pilih yakni bertujuan untuk melindungi hak pilih dari warga Indonesia sendiri.

Sedangkan pembentukan Forum koordinasi pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Partai Politik, Pemerintah Daerah beserta jajaran dinas instansi terkait, Polres Mempawah, Dandim 1201 Mempawah, Rutan Mempawah, agar seluruh pihak yang ada dapat saling memberikan informasi terkait masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Iapun mencontohkan beberapa contoh data pemilih yang akan berubah yakni data purnawirawan TNI Polri yang setelah penetapan DPT kepada sudah purnawirawan dan anggota TNI Polri yang sampai dengan 17 April 2019 akan purnawirawan.

Kemudian ia mengatakan bahwa untuk pihak Rutan, pihaknya memerlukan data tahanan yang berada di rutan Mempawah, yang belum melakukan perekaman KTP atau tahanan yang kemungkinan tetap bertahan hingga 17 April 2019 mendatang.

Selanjutnya dengan dinas sosial dan tenaga kerja, yakni terkait data tenaga kerja atau karyawan yang berada di perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Mempawah yang perlu dilakukan pendataan Apakah sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2019 serta data terkait warga penyandang disabilitas.

Lalu, dengan lembaga pendidikan yakni SMA sederajat, dengan sasaran para pemilih pemula yang sudah memasuki usia pilih sampai dengan 17 April 2019.

Agus menekan bahwa, posko ini di bentuk dari Tingkatan Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa / kelurahan.

"Pembentukan atau pendirian posko layanan GMHP ini di kabupaten ada tiap tingkatan, di KPU Kabupaten, PPK dan PPS, sehingga seluruh Masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Mempawah bisa terdaftar sebagai pemilih, dan tidak ada lagi hak pilih warga negara yang hilang atau tidak dapat hak pilihnya pada pemilu 2019 mendatang,"ujar Agus.

Penulis: Ferryanto
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved