Sejumlah Fraksi DPRD Tolak Pembahasan APBD-P 2018 Tanpa Sekda Definitif, Ini Komentar Midji

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji angkat bicara terkait adanya pernyataan sejumlah fraksi DPRD Kalbar

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (30/9/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji angkat bicara terkait adanya pernyataan sejumlah fraksi DPRD Kalbar yang mengatakan tidak bersedia membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat lantaran takut melanggar aturan sebab Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh).

Sejumlah fraksi DPRD Kalbar bersikukub bahwa pembahasan APBD-P harus dipimpin langsung oleh Sekda Kalbar definitif yakni M Zeet Hamdy Assovie.

“PDIP, Demokrat dan Gerindra tidak bersedia membahas perubahan, alasannya karena takut melanggar aturan karena Sekda di-Plh-kan,” ungkapnya saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (30/9/2018) siang.

Baca: Ada 9 Desa di Landak Laksanakan Pilkades

Sutarmidji menimpali dirinya tak permasalahkan sikap tersebut. Menurut dia, adanya perubahan anggaran atau tidak bukan suatu masalah. Pasalnya, pergeseran dari APBD murni ke APBD Perubahan hanya sekitar Rp 6,5 Miliar

“Justru kalau yang bahasnya M Zeet Hamdy Assovie maka melanggar hukum. Baca Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 117 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ayat 1 dan 2. Bagi saya, ada atau tidaknya APBD Perubahan 2018 tidak masalah,” terangnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan dirinya harus ambil pilihan paling berat yakni membatalkan proyek-proyek pembangunan yang sudah disusun pada APBD 2018 sebelumnya. Hal ini mengingat masih ada utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terhadap Pemerintah Daerah tingkat II dalam hal ini kabupaten dan kota se-Kalbar terkait dana bagi hasil pajak.

“Kalau saya paksa laksanakan proyek-proyek yang disusun maka seluruh kabupaten/kota akan kolaps. Kenapa kolaps? Bagi hasil pajak Triwulan III dan IV Tahun 2017 sebesar Rp 265 Miliar itu belum dibayar dan akan ditunda lagi tahun depan kalau proyek itu harus jalan. Kemudian, bagi hasil tahun 2018 sebesar Rp 270-an Miliar,” paparnya.

Kondisi itu tentunya menggambarkan bahwa dalam dua tahun anggaran akan ada kurang lebih Rp 500 Miliar lebih bahkan bisa membengkak menjadi Rp 600 Miliar uang Pemerintah Daerah tingkat II yang digunakan untuk bayar proyek.

“Saya hanya ada dua pilihan. Pertama, membiarkan proyek itu jalan dengan menunda hak pemerintah daerah tingkat II dengan catatan mereka kolaps karena tidak punya duit. Kedua, saya harus tunda proyek dan bayar hak Pemda Tingkat II,” imbuhnya.

Ia menegaskan dirinya tidak setuju jika harus menunda pembayaran hak-hak Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

“Saya sudah suruh bayar minggu depan. Dua triwulan 2017 untuk Pemda tingkat II sebesar Rp 264 Miliar. Lalu, pertengahan Oktober bayar lagi Rp 140 Miliar. Kalau misalnya dana ada, Desember bayar lagi dua bulan. Jadi, yang tertunda tinggal satu bulan saja,” tukasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved