Sejumlah Fraksi DPRD Tegaskan Pembahasan APBD-P 2018 Harus Libatkan Sekda Kalbar Definitif

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Ridho Panji Pradana
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ermin Elviani. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 masih belum ada titik temu hingga kini.

Kabar terakhir, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak untuk membahas APBD-P lantaran bersikukub bahwa pembahasan APBD-P harus dipimpin langsung oleh Sekda Kalbar definitif yakni M Zeet Hamdy Assovie.

Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji sudah mengajukan pergantian Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Gubernur Kalbar juga memperpanjang masa jabatan Dr Syarif Kamaruzaman sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kalbar merupakan hal tepat. Sebelumnya, Dr Syarif Kamaruzaman ditunjuk oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar saat itu yakni Dodi Riyadmadji untuk mengisi posisi M Zeet Hamdy Assovie yang menjalani cuti besar.

Baca: Gurihnya Molen Aneka Rasa di Pontianak Timur

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Demokrat, Ermin Elviani menegaskan APBD-P 2018 urung dibahas lantaran harus dipimpin langsung oleh Sekda Kalbar definitif yakni M Zeet Hamdy Assovie.

“Pembahasan APBD Perubahan belum bisa dilaksanakan karena Gubernur menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda,” ungkapnya, Minggu (30/9/2018).

Fraksi Demokrat, kata dia, termasuk fraksi yang menolak pembahasan APBD-P itu. Menurut dia, jika pembahasan tetap dipaksakan maka melanggar aturan. Ia menambahkan karena perbedaan pejabat itu maka APBD-P tidak bisa dibahas.

“APBD-P harus dipimpin langsung oleh Sekda definitif,” singkatnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, M Jimi mengatakan jika penetapan ABPD-P 2018 tetap dipaksakan, maka akan berdampak terhadap produk yang dihasilkan. Tentunya, produk itu akan cacat dan berimplikasi pada pekerjaan ataupun lainnya usai APBD-P disahkan.

“Sebab, persoalan terkait Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyalahi aturan dan tata laksana. Karena Ketua TAPD definitif yang harus membahas,” ungkapnya.

Ia menimpali Ketua TAPD adalah M Zeet Hamdy Assovie. Kendati sempat cuti dan digantikan oleh Pelaksana Harian (Plh), namun jika masa cuti telah berakhir maka logikanya yang berhak membahas APBD-P 2018 adalah tetap M Zeet Hamdy Assovie, bukan malah Pelaksana Harian (Plh)

“Ketika masa cuti Sekda definitif berakhir maka masuk lagi. Kemudian, masa jabatan Plh yang menggantikan otomatis juga sudah selesai,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, M Jimi mengatakan jika penetapan ABPD-P 2018 tetap dipaksakan, maka akan berdampak terhadap produk yang dihasilkan. Tentunya, produk itu akan cacat dan berimplikasi pada pekerjaan ataupun lainnya usai APBD-P disahkan.

“Sebab, persoalan terkait Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyalahi aturan dan tata laksana. Karena Ketua TAPD definitif yang harus membahas,” ungkapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved