Breaking News:

Sinar Mas Inisiasi Perdes Pengelolaan Sumber Daya Alam Kawasan Hutan di Desa Penai

Kesuksesan Masyarakat Desa Penai dalam menyusun Perdes ini diharapkan bisa menjadi pendorong bagi desa lainnya khususnya 11 desa

TRIBUN FILE/ISTIMEWA
Suasana penandatangan berita acara Perdes Desa Penai yang disaksikan Sekda Kapuas Hulu serta CEO Perkebunan Sinar Mas saat sosialisasi Perdes Pengelolaan Sumber Daya Alama di Desa Penai, Kamis (27/9/2018). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SILAT – Desa Penai yang terletak di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu telah merampungkan Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pengelolaan kawasan Rimba Perancit Nomor 4 Tahun 2018. Sosialisasi Perdes Pengelolaan Sumber Daya Alam Kawasan Hutan Masyarakat Desa Penai dilakukan di Balai Adat Desa Penai, Kamis (27/9/2018).

Kesuksesan Masyarakat Desa Penai dalam menyusun Perdes ini diharapkan bisa menjadi pendorong bagi desa lainnya khususnya 11 desa yang berada di kawasan PT Persada Graha Mandiri (PGM) , Kartika Prima Cipta (KPC) dan Paramitra Internusa Paratama (PIP) anak usaha perkebunan Sinar Mas.

Baca: Ibadat Pembukaan Penancapan Tiang Pertama Gedung Baru STAKatN Pontianak

Baca: Mau Cream Chicken Mushroom Soup Gratis di Coco Beans Cafe and Resto, Begini Caranya

“Kami berterimakasih kepada perusahaan karena ini menunjukkan bentuk kerjasama masyarakat dengan perusahaan dan tentunya ini tidak bisa berjalan jika tidak ada kerjasama antara perusahaan masyarakat dan juga pemerintah dan pihak yang terkait. Kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi sehingga proses ini berjalan,” ungkap perwakilan The Forest Trust (TFT), Alvian.

Dia menjelaskan Sosialisasi Perdes ini awalnya dilakukan dengan pengembangan dari kegiatan pemetaan partisipatif bersama masyarakat 12 desa. Perencanaan ini pun dilakukan bersama perusahaan perkebunan PT PGM, PIP, dan KPC.

“Dengan dilakukan pemetaan partisipastif maka bisa diketahui potensi desa, peta tata ruang yang menggambarkan mana area yang dibudidayakan, serta area yang harus dilindungi. Pemetaan partisipatif Ini menghasilkan peta indikatif batas desa yang bersinggungan dengan desa lain yang kemudian dilakukan kesepakatan. Ini juga merupakan sumbangan kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan batas desa,” paparnya.

CEO Perkebunan Sinar Mas, Susanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan kelapa sawit saat ini harus mengikuti kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan, dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO. Dengan mengantongi sertifikasi tersebut maka produksi CPO milik perusahaan bisa diterima di pasar  internasional.

Baca: Berhasil Tingkatkan IPM, Gidot Ajak Masyarakat Terus Awasi Pembangunan

Baca: Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Agama Mempawah Sampai Kesan Selama Bertugas

Dalam memenuhi standar tersebut, maka perusahaan dalam membangun kebun perlu memperhatikan area mana yang layak dikembangkan menjadi kebun, lalu area mana pula yang harus dijaga dan dilindungi.

Oleh karena itu, lanjut Susanto, Sinar Mas menerapkan beberapa kebijakan. Satu di antaranya dalam pembukaan kebun tidak boleh dengan cara membakar dan tidak boleh ada pembakaran di area konsesi kerja.

“Selain itu sejak 2011 kami juga telah menetapkan tidak membangun kebun di area gambut, ini harus dijaga. Kami juga sepakat akan menjaga semua area yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi serta tidak akan membuka area yang mengandung nilai karbon tinggi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan kebun, perusahaan menjalankan Free Prior Informed Consent (FPIC) dengan melibatkan masyarakat sehingga mereka dilibatkan sejak awal, memahami semua dampak yang terjadi dan memberikan persetujuan sebelum proyek dimulai.

Maka, dalam rangka pelaksanaan prinsip FPIC ini maka satu di antara yang dilakukan adalah Participatory Mapping (PM). Berdasarkan hasil PM, lanjutnya, selain menghasilkan peta indikatif batas desa juga bisa area untuk budidaya dan area yang perlu dilindungi atau dikonservasi.

Baca: ‎Kalapas Pontianak Tak Persoalkan Polisi dan BNN Periksa Warga Binaan

Baca: Bupati Atbah: APBD 2019 Berkurang 21,32 Persen

Untuk mengelola area perlu dilindungi tersebut maka perusahaan menggandeng The Forest Trust (TFT) guna melaksanakan program Participatory Conservation Planning (PCP) untuk bersama dengan masyarakat tiap desa mengelola dan memanfaatkan area tersebut secara berkelanjutan dan lestari. 

“Sebagai pihak swasta inilah sumbangsih kami kepada Pemda. Kami bantu buat peta indikatif batas desa dan profil desa, yang kemudian bersama masyarakat mengatur bagaimana memanfaatkan area-area yang mana yang layak dikembangkan untuk sawit, dan area mana yang harus dilindungi. Itu disusun bersama yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes Desa Penai ini harapannya bisa diikuti pula desa-desa lainnya. Konservasi lahan juga tidak bisa kami sendiri yang menjaga. TFT juga tidak selamanya bersama kami, maka perlu kerjasama perusahaan dan masyarakat serta dukungan Pemda. Ini kita sosialisasi dan kembangkan agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya,” katanya.

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved