Terkait Guru Honorer, Ini Komitmen Dinas Pendidikan Sambas

Saat ini yang bisa di akomodir hanya kurang lebih 300-an lebih, dan masuk kategori K2

Terkait Guru Honorer, Ini Komitmen Dinas Pendidikan Sambas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAWAN GUNAWAN
Penyampaian aspirasi dari Solidaritas Guru Honorer Non Kategori Kabupaten Sambas di ruang rapat paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (26/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO ID, SAMBAS- Sekretaris Dinas Pendidikan  Sambas Suhut Firmansyah mengatakan persoalan tenaga honorer ini sudah lama, dan meminta untuk di akomodir oleh pemerintah daerah.

"Memang ini persoalan yang sudah lama, harapan guru honorer itu bisa diberikan tunjangan yang layak oleh pemerintah daerah. Dengan keterbatasan pemerintah kita belum bisa mengakomodirnya semuanya dalam tenaga honor daerah," ujarnya, (26/09/2018).

Suhut menambahkan, saat ini Pemda hanya mampu mengakomodir kurang lebih 300-400 honorer K2. Sementara itu, masih ada kurang lebih 1200 honorer non kategori yang belum bisa di akomodir.

"Saat ini yang bisa di akomodir hanya kurang lebih 300-an lebih, dan masuk kategori K2. Selebihnya ada seribu dua ratus lebih, yang memang masih belum mampu di akomodir," paparnya.

Untuk itu, menurutnya, dengan ada aspirasi yang di sampaikan oleh Solidaritas Guru Honorer Non Kategori ini bisa melahirkan komitmen bersama dari pemerintah daerah untuk mencari jalan keluarnya.

Baca: 750 Personel Gabungan akan Kawal Ustadz Abdul Somad di Tangerang

Suhut juga mengakui, saat ini kehadiran tenaga honorer ini sangat membantu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di setiap sekolah. Karena menurutnya, fakta di lapangan memang menyebutkan bahwa honorer ini sangat membantu dalam pelaksanaan KBM di sekolah

Untuk diketahui, inj bukan aksi pertama yang dilakukan oleh guru-guru honorer. Menurut Suhut, tuntunannya masih sama yakni meminta untuk di akomodir oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, ia mengatakan Dinas Pendidikan akan mengambil solusi dengan melakukan langkah-langkah atau simulasi untuk melihat seberapa besar yang bisa di akomodir.

Lalu akan mengadakan rapat lanjutan dengan dinas-dinas terkait lainnya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa di ambil.

Baca: Viral Postingan SMPN 13 Pontianak, Midji Tegaskan Informasi Itu Hoaks

"Kami tetap akan mengambil langkah-langkah, mungkin akan dilakukan rapat kecil dulu mencoba mensimulasi berapa besar yang dapat di akomodir. Kemudian akan dirapatkan dengan tim kecil dengan Bappeda dan Keuangan apakah ini di mungkinkan," jelasnya.

"Karena hasilnya nanti akan jadi pertimbangan dan dasar pimpinan daerah untuk di pertimbangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Suhut mengatakan, nantinya honorer ini nantinya tidak harus K2. Tapi ada skema lainnya, seperti pegawai dengan perjanjian kerja, namun karena belum turun perintahnya dari Kemenpan maka belum bisa dilaksanakan.

Namun masih ada langkah lain seperti Guru Kontrak, Guru Bantu, Guru Tidak Tetap (GTT) dan lainnya. Suhut pun berharap agar nantinya bisa diambil langkah-langkah strategis terkait masalah ini. 

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved