Honorer Non Kategori Kabupaten Sambas Gelar Aksi Minta Diakomodir Pemkab

Pemerintah Kabupaten harus mengakomodir tenaga-tenaga honorer yang sudah lama memberikan sumbangsihnya

Honorer Non Kategori Kabupaten Sambas Gelar Aksi Minta Diakomodir Pemkab
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Suasana penyampaian aspirasi dari Solidaritas Guru Honorer Non Kategori Kabupaten Sambas di ruang rapat paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (26/09/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Koordinator Lapangan (Korlap) Solidaritas Guru Honorer Non Kategori Kabupaten Sambas, Sayfullah mengatakan pihaknya sengaja melaksanakan aksi kali ini untuk meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bisa mengakomodir guru-guru honor non kategori di Kabupaten Sambas.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten harus mengakomodir tenaga-tenaga honorer yang sudah lama memberikan sumbangsihnya kepada dunia pendidikan selama ini.

Terutama bagi para honorer yang tidak bisa masuk atau ikut serta di pelaksanaan test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.

Baca: Kepala Sekolah Bantah Viral Diskriminasi Pelajaran Agama di SMPN 13

"Tuntutan kita meminta solusi yang tepat untuk guru honorer non kategori, yang sarjana yang IPK nya di bawah pengumuman BKD. Seandainya guru honorer itu tidak bisa lulus PNS, sudah ikut test CPNS tidak lulus, dan yang mau Test CPNS terhalangi persyaratan khusus. Untuk bisa di akomodir agar bisa jadi guru honorer daerah semacam GTT," ujarnya, Rabu (26/09/2018) di gedung DPRD Kabupaten Sambas.

Saat di konfirmasi apakah tuntutannya sama dengan beberapa daerah lain yang juga melaksanakan aksi serupa. Sayfullah menjawab nyaris sama, karena mereka memperjuangkan rekan-rekannya yang sudah lama mengabdi.

"Sebenarnya ini sama, cuma tujuan kita disini adalah untuk memperjuangkan teman-teman kita yang sudah lama mengabdi," sambungnya.

Di lain sisi ia juga memahami mengapa Bupati tidak langsung mengambil guru honorer sebagai PNS. Menurutnya hal itu karena ada aturan yang mengatur. Namun demikian, ia menjabarkan bahwa tenaga-tenaga honorer yang sudah lama mengabdi juga harus di perhatikan.

"Kita memahami kenapa Bupati tidak bisa merekrut honorer menjadi PNS atau ikut CPNS, kita faham aturan itu. Tapi untuk tenaga honorer yang sudah lama mengabdi ya diberikan persiapan atau solusi untuk di jadikan guru honor daerah atau guru bantu dan lainnya," tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa untuk saat ini guru honor yang memiliki SK Penugasan Bupati kurang lebih 1300 orang. Ia menjelaskan, hampir keseluruhannya adalah berstatus sebagai sarjana pendidikan.

Untuk ia berharap, setidaknya dari sekian banyak tenaga honorer tersebut. Minimal bisa di akomodir secara bertahap, dengan memprioritaskan yang lebih lama mengabdi terdahulu. Atau dengan metode lainnya, yang biasa di gunakan untuk merekrut.

"Semoga dengan segera Bupati, DPRD dan instansi terkait bisa mengakomodir permasalahan ini. Sehingga permasalahan ini tidak terus berlarut-larut, kami berharap minimal 2019 sudah ada bukti fisik seperti yang kita harapkan," tuturnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved