Pileg

Harap Pemilu Berjalan Lancar, Bawaslu Beberkan Penyebab Pembatalan Peserta Pemilu

Ia menjelaskan jika kampanye diluar jadwal akan ditindak dan dapat diancam dengan sanksi administratif serta pidana.

Harap Pemilu Berjalan Lancar, Bawaslu Beberkan Penyebab Pembatalan Peserta Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah mengharapkan Pilpres 2019 berjalan aman dan kondusif, selain itu, ia membeberkan beberapa hal yang menyebabkan dibatalkannnya peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah pun menuturkan menyambut baik apa yang dilaksanakan KPU terkait dengan sosialisasi tahapan kampanye.

Dengan begitu, kata dia, mengatur terkait ruang lingkup kampanye, petugas kampanye, teknis, waktu pelaksaan dan hal-hal yang difasilitasi KPU termasuk sanksi dan larangan.

Baca: Jika Persib Menang atas Persija, Ini Nazar Koviko Kalbar

"Apabila dilaksanakan dengan baik oleh para peserta pemilu, maka kampanye akan berjalan baik, artinya prinsip kegiatan kampanye yang sifatnya edukasi, bermartabat, tidak mengandung makna hoax, black campaign tentu akan berjalan dengan baik, apabila keluar dari itu maka peran Bawaslu akan melakukan penindakan, artinya setiap kegiatan kampanye Bawaslu beserta jajaran dibawah melakukan pengawasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU nomor 7 tahun 2017, PKPU nomor 23 tahun 2018, sebagaimana dirubah PKPU 28 tahun 2018," terangnya.

Ia menjelaskan jika kampanye diluar jadwal akan ditindak dan dapat diancam dengan sanksi administratif serta pidana.

Dan untuk pembatalan peserta pemilu, kata Ruher, ialah berupa money politik dan menerima APBN maupun APBD untuk kampanye.

"Menjanjikan berupa materi, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud pasal 73 PKPU nomor 23 tahun 2018, junto pasal 69 juga ada larangan memberikan imbalan atau barang lainnya, ketika hal ini dilaksanakan, selain dari sanksi pidana juga akan ada sanksi administratif yakni pembatalan peserta pemilu baik parpol maupun calon. Dana kampanye tidak boleh menerima anggaran dari APBN atau APBD, kemudian pihak asing, jika terbukti juga akan membatalkan pasangan calon peserta pemilu," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved