Bupati Atbah Sebut Ada Peningkatan Anggaran di APBD Perubahan 2018

Karena kebutuhan penganggaran dari banyak kegiatan, apakah itu sifatnya pelayanan ataupun kegiatan pembangunan

Bupati Atbah Sebut Ada Peningkatan Anggaran di APBD Perubahan 2018
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAWAN GUNAWAN
Bupati Kabupaten Sambas, saat memberikan jawaban di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (18/09/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati terkait pandangan fraksi-fraksi di Rapat Paripurna RAPBD-P 2018.

Ia mengatakan, dalam APBD-P perubahan kali ini memang ada peningkatan Anggaran dari pada pagu Anggaran sebelumnya. Hal itu dikarenakan ada beberapa kegiatan seperti pelayanan dan pembangunan yang harus tetap dilakukan.

"Karena kebutuhan penganggaran dari banyak kegiatan, apakah itu sifatnya pelayanan ataupun kegiatan pembangunan. Artinya tidak boleh tidak harus ada penambahan. Walaupun memang keterbatasan kita dalam persoalan peningkatan PAD kita," ujarnya, di Gedung DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (18/09/2018).

Ia mengatakan, bahwa saat ini kemampuan PAD memang terbatas. Oleh karenanya perlu kembali menggali potensi-potensi untuk dijadikan PAD, salah satunya seperti potensi wisata, parkiran dan hasil-hasil pertanian masyarakat yang perlu di tingkatkan untuk menghasilkan PAD.

Dalam kesempatan tersebut, Atbah juga mengatakan saat ini dana transfer pusat juga tidak ada penambahan karena situasi ekonomi global yang sedang lesu.

Baca: Membanggakan, Puluhan Mahasiswa Poltekkes Pontianak Lulus dengan Predikat Memuaskan

Untuk itu, ia mengatakan perlu tim untuk fokus meningkatkan PAD di Kabupaten Sambas. Saat ditanyakan mengenai target PAD hingga akhir tahun, Atbah yakin target tersebut tercapai.

Sementara itu, untuk memberikan pelayanan pada bidang-bidang krusial lainnya. Atbah mengatakan tidak boleh terganggu, oleh karenanya instansi terkait harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pelayanan yang harus tetap diberikan adalah dibilang kesehatan.

Baca: 436 Mahasiswa Poltekkes Kemenkes  Diwisuda, Rahmayani Bacakan SK Penetapan Wisudawan XXVI 2018

"Kita tetap harus memberikan pelayanan, harus dan tetap melayani. Karena rakyat kita butuh pelayanan, saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa persoalan sakit harus dilayani prima, karena itu kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, jangan dulu memikirkan mengenai uang terlebih dahulu. Akan tetapi harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baru nantinya dicari pos-pos sah dan legal yang bisa digunakan untuk masyarakat.

Menurutnya, hal-hal seperti kesehatan dan pendidikan adalah sebuah kebutuhan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui, saat ini kuota untuk biaya persalinan di Kabupaten Sambas telah habis. Akan tetapi Atbah menjamin bahwa pelayanan kesehatan tersebut harus tetap dilakukan.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved