Breaking News:

Jaga Danau dan Lingkungan Hidup, Pemkab Sintang MoA Dengan WWF Indonesia

Bupati Sintang Jarot Winarno menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang siap dan terbuka bagi organisasi non pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Bupati Sintang dr. Jarot Winarno dan Ir. Irwan Gunawan Direktur Kalimantan Yayasan WWF Indonesia menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) di Hotel My Home, Senin (17/9/2018) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Bupati Sintang dr. Jarot Winarno dan Ir. Irwan Gunawan Direktur Kalimantan Yayasan WWF Indonesia menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) di Hotel My Home, Senin (17/9/2018) pagi.

MoA tersebut terkait dengan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Sintang Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sintang.

Baca: Soroti Transportasi di Kalbar, Sutarmidji Beri Catatan ke Dinas Perhubungan

Baca: Panitia Kunjungan Bacawapres Sandiaga Uno Bertandang ke Tribun Pontianak

Bupati Sintang Jarot Winarno menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang siap dan terbuka bagi organisasi non pemerintah yang mau membantu Kabupaten Sintang menjaga lingkungan dan hutan.

“WWF Indonesia sudah membantu Sintang dengan luar biasa. Dan kami minta terus diperkuat dan di tambah. Hutan yang ada di Sintang saat ini 1,2 juta hektar dari total 90 juta hektar hutan di Indonesia," katanya.

Pihaknya berusaha keras menjaga kawasan hutan yang merupakan sumber air. Bagi Pemkab Sintang hutan juga sumber bahan pewarna alami untuk tenun unggulan Sintang yakni Tenun Ikat Dayak.

"Kita komit dan mendorong para pengrajin untuk menggunakan pewarna alami. Saat ini ada banyak desa yang mengajukan status hutan menjadi hutan desa. Masyarakat adat juga sudah banyak yang mengajukan hutan yang ada untuk dijadikan hutan adat," katanya.

Dia masih mempersilakan kalau ada desa dan masyarakat adat yang ingin merubah status hutan menjadi hutan desa dan hutan adat. Komitmen untuk mempertahankan kawasan hutan untuk tidak diolah untuk perkebunan.

Meskipun sampai sekarang belum ada kebijakan insentif untuk kabupaten yang mau menjaga hutan. Tidak ada kompensasi sama sekali kepada wilayah yang mau menjaga kawasan hutan.

"Yang ada sanksi bagi daerah yang terjadi musibah kebakaran karena dianggap gagal menjaga hutan," tambahnya.

Pihaknya sangat mendukung dan senang menjalankan memorandum of agreement (MoA) yang kita lakukan hari ini. Dan mengundang teman teman NGO yang mau membantu dalam hal lingkungan dan kehutanan di Kabupaten Sintang.

"Sejak 16 September 2018 merupakan batas akhir kondisi tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Barat. Ladang berpindah merupakan kearifan lokal yang tidak boleh dilarang tetapi kita atur secara ketat," tambahnya.

Maka tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang merupakan salah satu amanat dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Ini harus disusun dan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sintang No. 57 Tahun 2012 telah mengakomodir kearifan lokal dan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi bencana Karhutla. Tetapi kalau pada musim kemarau ekstrim, kita larang sama sekali," pungkasnya.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved