Naik Haji 2018
Sambut Baik Wacana Embarkasi Haji, Kemenag Kalbar: Harus Lalui Berbagai Proses
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik rencana penambahan panjang runway atau landasan pacu Bandara Internasional Supadio
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik rencana penambahan panjang runway atau landasan pacu Bandara Internasional Supadio Pontianak dari sebelumnya 2.250 meter menjadi 3.000 meter.
Terlebih ketika ada harapan agar Bandara Internasional Supadio menjadi satu diantara Embarkasi Haji di Indonesia.
Nantinya, pesawat-pesawat berbadan besar dan lebar bisa mendarat pasca realisasi penambahan panjang runway.
Baca: Owner Al-Mahdar Sambut Rencana Penambahan Landasan Pacu Bandara Supadio
“Kami mennyambut positif terkait penambahan panjang landasan pacu Bandara Supadio. Apalagi jika ada keinginan menjadi Embarkasi Haji ke depan. Intinya, kami mendukung,” ungkap Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag Kalbar Mirad saat dikonfirmasi Tribun Pontianak via seluler, Jumat (14/9/2018) siang.
Mirad yang sedang beribadah di tanah suci ini menimpali bahwa sebelum menjadi Embarkasi Haji tentunya harus melalui berbagai proses. Kriteria-kriteria kelayakan Embarkasi Haji semestinya dipersiapkan guna memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
“Untuk menjadi embarkasi haji perlu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Harus lalui berbagai proses. Banyak sekali persyaratan agar suatu daerah layak menjadi Embarkasi Haji,” terangnya.
Berbagai persyaratan itu mutlak dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi bersama Kanwil Kemenag setempat. Sarana, prasarana dan fasilitas penunjang harus disiapkan sebelum diusulkan seperti Gedung Asrama Haji yang layak dan representatif.
“Kemudian, keberadaan masjid memadai untuk ibadah jamaah, tempat manasik haji yang represantatif dan aula dengan ruang luas serta besar yang nantinya berfungsi untuk kedatangan dan keberangkatan, serta fasilitas lainnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, kesiapan bandara juga sangat penting agar bisa menampung ribuan jemaah yang berhaji. Mirad menambahkan pemenuhan syarat pelaksanaan Embarkasi Haji perlu koordinasi dan keterpaduan kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, PT Angkasa Pura, pihak maskapai dan instansi/lembaga terkait lainnya.
“Jadi bukan hanya peran Kementerian Agama saja,” katanya.
Untuk menjadi Embarkasi Haji, Mirad menambahkan jumlah jemaah haji yang dilayani paling sedikit 14 kloter setiap tahun musim haji.
“Jumlah kloter harus memadai, kalau Kalbar itu kan baru enam kloter. Belum cukup menjadi Embarkasi Haji,” imbuhnya.
Pihaknya juga menyambut positif keseriusan Pemprov Kalbar yang akan menghibahkan lahan Asrama Haji Pontianak untuk dibangun gedung yang representatif bagi para jemaah haji nantinya.
“Untuk menjadi Embarkasi Haji harus memiliki asrama haji yang representatif. Bagi kami sepanjang bermanfaat dan lebih memudahkan pelayanan ibadah haji ke depan, kami tetap mendukung rencana itu,” tukasnya.
