KH Ma’ruf Amin Hadiri Dialog Kebangsaan di Pontianak Besok

alon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma’ruf Amin akan datang ke Pontianak, besok, Sabtu (15/9/2018).

KH Ma’ruf Amin Hadiri Dialog Kebangsaan di Pontianak Besok
Istimewa
KH Ma'ruf Amin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma’ruf Amin akan datang ke Pontianak, besok, Sabtu (15/9/2018).

Pendamping Capres Joko Widodo (Jokowi) itu akan mengisi Dialog Kebangsaan yang digelar Aliansi Kebangsaan Kalimantan Barat.

Aliansi sendiri terdiri dari IKA PMII Kalbar, KAHMI Kalbar, PA GMNI Kalbar, dan Forkoma PMKRI Kalbar.

Kegiatan akan dilangsungkan di Hotel Mahkota Pontianak pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Ketua Panitia Dialog Kebangsaan, Hermawansyah, mengatakan dialog akan dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan, agama dan lintas etnis.

Tema dialog adalah Membangun Negeri Tanpa Diskriminasi: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat untuk Kemajuan Bangsa.

Baca: Prabowo Subianto Peluk Andi Arief, Singgung Asia Sentinel Yang Sudutkan SBY

“Kyai Haji Ma'ruf Amin kami undang sebagai keynote speaker dalam kapasitas selaku Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” kata Sekretaris Panitia Muhammad S Budi melalui rilis tertulis yang diterima Tribunpontianak.co.id, Jumat (14/9/2018).

Muhammad Yusuf, Ketua Majelis Wilayah KAHMI Kalbar, menyampaikan pandangannya, bahwa di era millennium global dengan arus informasi tanpa batas, secara perlahan mulai terasa adanya reduksi nilai-nilai Pancasila.

Geo-politik dan kompetisi ekonomi internasional, sedikit-banyak juga berpengaruh secara domestik didalam negeri.

Menurutnya isu-isu transnasional yang ekstrim pun mulai masuk dibawa oleh para ‘agennya' ke Indonesia belakangan ini.

Baca: Bertemu Jokowi, Presiden Korsel Minta Bantu Indonesia untuk Menyelesaikan Manasalah Ini

“Gerakan yang ingin mengganti sistem ketatanegaraan menjadi ‘Khilafah' secara terbuka telah menyampaikan tuntutannya,” kata Muhammad Yusuf.

Belakangan aksi teror bom bunuh diri juga dilakukan anak bangsa dan membuat publik tercengang.

Padahal mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri berasal dari latar belakang pendidikan dan ekonomi yang cukup.

“Kita belum dapat jawaban pasti apa motif yang menggerakkan para pelaku terror tersebut. Namun yang jelas itu semua harus dilawan dengan upaya yang sistematis, komprehensif dan terpadu,” kata Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Kalbar, Happy Hendrawan.

Selanjutnya Happy Hendrawan menambahkan, Indonesia yang dicita-citakan para founding father sebagaimana tertuang dalam pembukaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, adalah bangsa yang adil dan makmur.

Baca: Sejumlah Kader Demokrat Dukung Jokowi-Maruf Amin, Ruhut Sitompul Angkat Bicara

Masyarakatnya cerdas, sejahtera, serta kehidupan sosial yang damai dengan menghargai keberagaman budaya dan kearifan lokal.

“Dialektika perjalanan ruang dan waktu dalam balutan sejarah republik, mengharuskan kita semua untuk bersyukur karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara,” katanya.

“Kita tidak tahu bagaimana menjaga spirit persatuan ditengah perbedaan yang begitu beragam, jika tidak ada Pancasila sebagai filosofi dasar (philosophische grondslag) kehidupan bernegara,” ujarnya.

Ia menjelaskan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan merupakan ‘ground norm' yang diletakkan sebagai pondasi dasar bersama.

Karena itulah, Pemerintah Indonesia menetapkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kebangsaan guna menjadi tiang penyangga yang kokoh (soko guru) kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca: Targetkan 70 Persen di Kalbar, Daniel Bersyukur Demokrat Perbolehkan Kader Dukung Jokowi

Fakta empirik itu, menurut Maskendari dari Forkoma PMKRI Kalbar, melatari Pemerintahan Presiden Jokowi membentuk lembaga khusus yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini punya tugas yang tidak mudah.

Dalam hal ini bagaimana membumikan Pancasila sebagai The Way of Life seluruh elemen anak bangsa hingga ke pelosok negeri.

Sebab tantangan begitu nyata di depan mata, maraknya ujaran kebencian, persekusi terhadap kelompok yang berbeda pandangan, serta berita hoax di media sosial dapat menjadi pemicu konflik.

“Kita menghadapi kondisi faktual yang menggambarkan terjadinya suasana ‘low trust society'. Masyarakat menjadi gampang termakan informasi tanpa ada proses verifikasi,” tegasnya.

Baca: DPD Hanura Kalbar Intruksikan Seluruh DPC Bekerja Maksimal Menangkan Jokowi-Maruf Amin

Apalagi di tahun politik sekarang ini, perbedaan pandangan dan pilihan politik dapat menjadi alasan untuk mempertajam perbedaan.

“Seolah ruang kompromi yang saling menghargai posisi masing-masing tertutup karena ‘kita berbeda dengan mereka',” ujarnya.

Parahnya lagi menurut Maskendari isu-isu yang mempertajam perbedaan itu coba dikampanyekan hingga ke daerah-daerah.

“Ini yang berbahaya dan perlu segera diantisipasi, termasuk di Kalimantan Barat,” kata anggota DPRD Kalbar ini.

Dalam konteks lokal, Kalimantan Barat menurutnya adalah miniatur Indonesia.

Provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini dikenal sebagai provinsi yang memiliki keragaman etnis, agama dan budaya lokal.

Keragaman etnis, agama dan budaya lokal tersebut menggambarkan bahwa hakikatnya pluralitas di Kalimantan Barat adalah keniscayaan.'

Baca: Suasana KH Maruf Amin Hadiri Kegitan Taruf dan Dialog Kebangsaan

Karena itu, keseimbangan relasi sosial, budaya, politik dan ekonomi merupakan kata kunci yang harus menjadi concern bersama.

Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa superior diatas kelompok lainnya.

Akan tetapi, kerjasama dalam membangun kepercayaan kolektif atau trust building antar semua elemen masyarakat merupakan prasyarat dasar untuk membangun kemajuan di Kalimantan Barat.

“Hal itu merupakan kerja besar yang menjadi tanggung jawab semua pihak yang cinta perdamaian dan rindu akan kemajuan,” tambuah Hermawansyah.

“Alhamdulillah dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masyarakat Kalimantan Barat berhasil melewati masa-masa ‘tegang' dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur,” ucap Hemawansyah.

Menurutnya perbedaan pilihan politik saat kontestasi tersebut hanya dimaknai sebagai dinamika demokrasi.

Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik tanggal 5 September 2018 adalah milik masyarakat Kalimantan Barat.

Baca: Hasil Survei LSI, Pasangan Jokowi-Maruf Amin Unggul Tipis di Segmen Medsos

Ia berharao pemimpin Kalimantan Barat yang baru dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik, mencapai visi dan misinya untuk kemajuan daerah, serta memiliki perhatian lebih terhadap upaya menjaga keharmonisan kehidupan sosial-budaya masyarakat.

Sebab menghadapi tahun politik menjelang Pemilihan Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2019, dinamika gesekan perbedaan pilihan politik sudah mulai terasa dan mencuat di permukaan.

Karena itu, penting untuk membangun dialog antar ummat dan kelompok masyarakat agar tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesamaan visi perubahan untuk kemajuan daerah Kalimantan Barat yang lebih baik.

Baca: Bertemu Marion Jola di Indonesian Idol Junior, Rizky Febian Mengaku Deg-degan saat Duet

Berangkat dari pokok-pokok pikiran dan deskripsi faktual itulah menurut Hermawansyah beberapa elemen masyarakat eksponen alumni organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan Kalbar ini akan menyelenggarakan Dialog Kebangsaan.

Temanya Membangun Negeri Tanpa Diskrimasi: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat untuk Kemajuan Bangsa.

Dialog ini menghadirkan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Dr KH Ma'ruf Amin. (*)

Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved