Komisi III DPR RI Dukung Langkah Kemendagri Pecat ASN Korupsi

Putusan itu pun dituangkan dalam surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Wali Kota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISHAK
Mantan Kapolda Kalbar yang juga anggota DPR RI, Erwin TPL Tobing (kanan), saat berkunjung ke kantor Tribun Pontianak, dalam agenda ulangtahun ke 10 Tribun Pontianak, Rabu (01/08/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi III DPR RI, Erwin Tpl Tobing mendukung langkah Kemendagri yang menekan surat untuk memecat ASN Korupsi.

Putusan itu pun dituangkan dalam surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Wali Kota dan Bupati se-Indonesia.

Baca: Tjhai Chui Mie Akan Cek Status ASN di Singkawang

Baca: Terkait Hal Ini, Tjhai Chui Mie Siap Ikutin Surat Edaran Mendagri

"Kemendagri berfikir bagaimana mengupayakan supaya tidak terjadi korupsi, semua tindakan sudah dibuat, hukuman sudah dibuat tapi tidak jera juga, sebenarnya membuat itu sudah melalui pengkajian di Departemen Dagri. Kalau saya mendukung karena memang korupsi harus kita berantas," kata Mantan Kapolda Kalbar ini, Kamis (13/09/2018) saat dihubungi Tribunpontianak.co.id

Anggota komisi yang membidangi terkait hukum, hak asasi manusia, dan keamanan ini pun menerangkan, jika legislatif saja begitu ketahuan langsung dipecat.

"Anggota DPR saja begitu ketahuan belum ditahan begitu diperiksa langsung pecat, kalau memang ASN yang sudah jelas-jelas melanggar hukum dan divonis ya langsung dipecat, sudah cocok dan bagus, tapi harus sudah punya kekuatan hukum, sudah punya alasan kuat untuk memecat," imbuhnya.

"Ya, saya mendukung karena tujuannya untuk memberantas korupsi, karena kita sudah susah untuk memberantasnya," timpal Erwin.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengajak seluruh elemen dan masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi proyek korupsi sehingga tak ada korupsi di Kalbar.

"Kalau memang ada kecendrungan, masyarakat boleh melaporkan, karena kita perlu, negara lain sudah melihat bahwa dampak dari adanya KPK sudah ada hasilnya, dan ini harus diteruskan, jadi di Kalbar juga harus ditegakkan. Semua masyarakat, elemen mari mengawasi semua yang berkaitan proyek apa saja sehingga betul-betul bersih, jangan sampai ada penyelewengan yang merugikan provinsi ini," ujarnya.

Erwin Tobing pun percaya, dengan ketegasan dan kinerja Gubernur yang baru, akan dapat memberangus korupsi.

"Saya yakin apalagi dengan Gubernur baru yang tegas dan punya kebijaksanaan akan mendukung ini, ia tentu juga ingin dipemerintahannya bersih, saya di komisi III mendukung sepenuhnya upaya untuk memberantas korupsi," tutupnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved