Dukung Program Sertifikasi Tanah, Masyarakat Sintang Minta Tetap Ada Pengawasan

Menurutnya selama ini seringkali terjadi saling klaim kepemilikan lahan, baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan perusahaan.

Dukung Program Sertifikasi Tanah, Masyarakat Sintang Minta Tetap Ada Pengawasan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Proses penjahitan sertifikat tanah yang dilakukan secara manual oleh pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang, Senin (10/9/2018) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Satu di antara masyarakat Kabupaten Sintang, Syabirin mengungkapkan bahwa program sertifikasi tanah yang dicanangkan Presiden Jokowi dan dijalankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini sangat berdampak baik.

"Tentu saja ini program yang sangat baik, sebab pengakuan hak atas tanah, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang bertani itu sangat penting. Ini mengantisipasi sengketa kepimilikan tanah," katanya, Senin (10/9/2018) pagi.

Baca: Dewan Harap Progam Tanam Jagung Benar-Benar Serius Digarap

Baca: Rudi Handoko Sebut Jumlah DPT Ganda Kayong Utara Sebanyak 255 Orang

Menurutnya selama ini seringkali terjadi saling klaim kepemilikan lahan, baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan perusahaan.

Tentu dengan adanya program sertifikasi tanah ini menjadi solusi masalah ini.

Selain itu, dia berharap program ini dapat dijalankan dengan baik dan transparan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan semata.

"Namun kita harap tetap ada pengawasan, karena ini kan program pemerintah. Jadi harus diawasi betul, dan jika ada sertifikasi tanah itu benar-benar kepada masyarakat. Jangan kemudian untuk lainnya," jelasnya.

Dia berharap prioritas utama ialah sertifikasi bagi lahan pertanian. Sebab jika ada kepastian hak kepemilikan tanah lahan pertanian juga secara tidak langsung akan membuat masyarakat mengelola dengan baik lahan tersebut.

"Nilai positifnya masyarakat jadi punya lahan pertanian yang bisa terus menerus digarap. Jadi tidak perlu sistem berpindah. Lebih bagus lagi jika disertai dengan sosialisasi pengelolaan lahan yang baik dari pemerintah," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved