Sukiman Harap Gubernur dan Wagub Kalbar Baru Segera Mempercepat Proses Pembentukan Kapuas Raya

Sukiman juga mengaharpakan mereka dapat segera merealisasikan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat

Sukiman Harap Gubernur dan Wagub Kalbar Baru Segera Mempercepat Proses Pembentukan Kapuas Raya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, H Sukiman 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasca resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Anggota DPR RI Dapil Kalbar Sukiman mengharapkan Sutarmidji dam Ria Norsan dapat mengemban amanah rakyat kalbar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar selama lima tahun kedepan.

Sukiman juga mengaharpakan mereka dapat segera merealisasikan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat salah satunya soal mempercepat proses pemekaran provinsi kapuas raya.

Baca: Legislator Kalbar Penuhi Panggilan KPK, Sukiman : Semua Sudah Saya Jelaskan ke Penyidik KPK

Baca: Dodi Riyadmadji Janji Bantu Wujudkan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya

"Saya selaku masyarakat yang berada diwilayah kalbar bagian timur memang persoalan pemekaran domainya merupakan pemerintah pusat, karena ini menyangkut PP peraturan pemerintah artinya tidak melalui persetujuan DPR," ujarnya

Sukiman juga mengatakan berdasarkan pearturan perundanga yang terbaru untuk pembentukan daerah persiapan dilihat dari kemampuan financial dan ekonomi dari pemerintah pusat. Akan tokoh didaerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur untuk intens mendorong ke pemerintah pusat sebagai perwakilan atau perpanjang tangaan pemerintah pusat di daerah.

"Oleh karena itu hal tersebut sejalan dengan harapan dan keingingan dari masyarakat. Ini yang bukan saja soal keinginan tapi sudah menjadi kebutuhan," ujarnya.

Kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali dan juga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan terwujudnya pemekaran kapuas raya melalui kebijakan pemerintah pusat dengan dikeluarkannya PMP dan ditetapkan daerah persiapan sebagai selama tiga tahun dan defenitifnya dengan DPR melalui komisi II," ujarnya. 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved