Mengacu Pada Surat Keputusan SK 3 Menteri, BPN: Pembuatan Sertifikat Tanah Nol Rupiah

Cahyono Sumadi SH mengatakan, saat ini pihaknya mengacu Surat Keputusan (SK) 3 Menteri untuk yang terkait pembiayaan

Mengacu Pada Surat Keputusan SK 3 Menteri, BPN: Pembuatan Sertifikat Tanah Nol Rupiah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sambas Cahyono Sumadi, Rabu (5/09/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sambas Cahyono Sumadi SH mengatakan, saat ini pihaknya mengacu Surat Keputusan (SK) 3 Menteri untuk yang terkait pembiayaan.

Yang mana didalamnya mengatur tentang pembiayaan yang di bebankan kepada masyarakat.

Untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri dikenakan biaya Rp 250.000 untuk pembuatan satu sertifikat.

Namun demikian, biaya tersebut bukan diperuntukkan untuk biaya sertifikat. Melainkan untuk biaya operasional Desa, biaya patok dan biaya materai.

Baca: Simak Penuturan Direktur Akfar Yarsi Terkait Prestasi Kampusnya

"Mengacu pada SK 3 menteri, diantaranya terkait dengan pembiayaan itu 250 (ribu) untuk wilayah Kalimantan Barat, yang di bebankan kepada masyarakat. Untuk biaya operasional Desa, biaya patok dan biaya materai," ujarnya, Rabu (5/09/2018).

"Terkait dengan pelaksanaan yang di ada di BPN, semua sudah di tanggung oleh pemerintah melalui APBN. Sehingga untuk pembiayaan di BPN Nol Rupiah (Rp,- 0)," sambungnya.

Adapun kendala yang dihadapi pihak BPN saat ini adalah luasnya wilayah cakupan. Namun demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah BPN untuk menyukseskan program tersebut. Hal terbukti karena BPN memiliki cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut.

"Tetap ada, tapi kita sudah memberikan penjelasan dan penyuluhan ke Desa. Maka desa yang mengusulkan PTSL tersebut ke BPN," tambahnya.

Setelah tahapan tersebut, maka pihak BPN akan memberikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk mengusulkan penganjuan sertifikat tanah. 

Baca: Bupati Paolus Hadi Festival Budaya Paradje di Sanggau

"Untuk selanjutnya kita memberikan segala persyaratan untuk mengusulkan sertifikat, diantaranya adalah SPT atau penguasaan yang bersangkutan secara berturut-turut selama 20 tahun," jelasnya.

"Atau jika dalam bentuk penyerahan atau jual beli juga bisa menjadi dasar. Kemudian dilengkapi dengan blangko-blangko yang ada di BPN," pungkasnya.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan BPN Kabupaten Sambas selalu melakukan koordinasi dengan perangkat Desa.

Dan juga memiliki program jemput bola untuk mempercepat realisasi program tersebut kepada masyarakat.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved