Pelantikan Gubernur

Bakal Dilantik, Ini Kata Pengamat Politik Untan Untuk Midji-Norsan

Saya pikir dalam banyak data baik regional internasional, Kalbar masih memerlukan perhatian yang serius dalam pembangunan infrastruktur

Bakal Dilantik, Ini Kata Pengamat Politik Untan Untuk Midji-Norsan
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Pengamat Politik Untan, Jumadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Pengamat Politik Untan, Dr. Jumadi, M.Si menanggapi rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sebagai berikut. 

Tentu kita ucapkan selamat untuk Sutarmidji-Ria Norsan yang dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Mudah-mudahan Midji-Norsan dapat mewujudkan harapan dan janji politiknya dalam upaya merubah Kalbar jadi lebih baik terkait infrastruktur, kondisi pendidikan dan kesehatan.

Baca: Ikuti Pelantikan Sebagai Gubernur Kalbar, Sutarmidji Hari Ini ke Jakarta

Baca: Akan Dilantik, Ketua IKBM Kalbar Ucapkan Selamat ke Sutarmidji dan Ria Norsan

Saya pikir dalam banyak data baik regional internasional, Kalbar masih memerlukan perhatian yang serius dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Itu yang menyebabkan daya saing Kalbar tidak berada diposisi yang membanggakan.

DPRD bagian dari pemerintah daerah, tapi mereka menjalankan yang namanya fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi, dalam konteks itu tentu bermitra dengan pemda untuk bersama-sama membangun daerah ini.

Walaupun misalnya bagian dari parpol pengusung dan berkoalisi, jadi kewajiban mereka untuk mengingatkan dan mengkritisi, namun juga jangan jadi beban Pemda, jangan sampai kasus seperti di Malang kemudian tercopy paste dalam perilaku anggota dewan kita, itu membebani dengan politik dagang sapi terkait pengesahan anggaran.

Oleh karena itu, saya yakin semangat visi Midji-Norsan dengan tata kelola pemerintah yang baik, dan telah dibuktikan di Kota Pontianak, dalam pembahasan APBD cukup transparan.

Saya pikir cara seperti itu cukup baik untuk diterapkan di Provinsi, segala sesuatu yang terkait dengan penganggaran dilakukan dengan cara transparan akan menutup ruang terjadinya persekongkolan seperti yang terjadi di Kota Malang.

Saya berharap Pemprov melibatkan KPK dalam pembahasan APBD. Saya pikir jika itu dilakukan, kita bisa meniminalisir perilaku korupsi, persengkokolan yang merugikan rakyat sehingga terjadi korupsi berjamaah, kasus massal seperti di Malang.

Dalam membangun Kalbar, prinsip keadilan menjadi penting menurut saya. Kalau politik keadilan diberlakukan dalam kepemimpinan saya pikir tidak ada masalah, jadi persoalan Pilkada, peristiwa politik yang terjadi, kita harus menatap kedepan, kita tidak boleh mewariskan cara berfikir politik pemerintahan yang etnosentris baik ditata kelola pemerintahan maupun dalam konteks penyelenggaraan pembangunan.

Menurut saya, cara-cara seperti ini tidak boleh diwariskan, dan menurut saya harus ditinggalkan. Jangan dilanggengkan kembali cara-cara berfikir politik etnosentris dalam pembangunan, kalau dilakukan maka sulit bagi kita untuk berlaku adil.

Mari kita rangkul bersama dan Midji-Norsan jadi pemimpin seluruh masyarakat Kalbar, saya pikir jika keadilan dilakukan maka penyelenggaraan pemerintahan yang sukses dapat terwujud. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved