3 ASN Pemkab Sintang Tersandung Kasus Korupsi Dibebastugaskan

Yosepha Hasnah membenarkan bahwa ketiga tersangka ialah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

3 ASN Pemkab Sintang Tersandung Kasus Korupsi Dibebastugaskan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Tiga PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang merupakan mantan anggota Panwaslu Sintang yang menjadi tersangka korupsi saat dibawa dari Kejari Sintang menuju Kota Sintang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas II A Pontianak, Kamis (23/8/2018) lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kejaksaan Negeri Sintang telah melakukan penahanan kepada tiga mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berstatus PNS Pemerintah Kabupaten Sintang atas dugaan kasus korupsi anggaran Panwaslu tahun 2014.

Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah membenarkan bahwa ketiga tersangka ialah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang ditahan berdasarkan Surat Kejari Sintang, 21 Agustus tahun 2018.

"Ketiganya yaitu Saomala, Sutoyo, dan Sahuri adalah staff pada waktu itu yang melaksanakan tugasnya di Panwaslu Sintang. Berdasarkan surat itu, mereka telah ditetapkan sesuai dengan surat tersebut," ujarnya, Selasa (4/9/2018) pagi.

Baca: Maia Estianty dan Ahmad Dhani Berpelukan dengan 3 Putranya, Lihat Deh Ekspesi Mulan!

Yosepha mengatakan bahwa saat ini ketiganya sudah ditahan hampir dua minggu di Pontianak untuk proses selanjutnya. Sebagai ASN di Pemkab Sintang, ketiganya juga tetap akan difasilitasi Klinik Bantuan Hukum Setda Sintang.

"Sementara ini status mereka dibebastugaskan dari jabatannya, namun mereka tetap digaji. Hari ini suratnya sudah naik ke saya. Terkait tindakan lain, kita menunggu putusan pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," jelasnya.

Terkait kejadian tersebut, dirinya juga sudah mengumpulkan semua kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengingatkan agar jangan sampai terjadi kasus yang sama. Karena sangat merugikan negara.

"Saya sampaikan agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran yang ada di OPD masing-masing. Semua harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved