Pileg 2019

Harun Sebut Tak Ada Aturan Sanksi Bagi Ketua RT Berpolitik

Menurutnya, di dalam Perda itu juga tidak ada point yang menyebutkan apa sanksinya bagi RT yang berpolitik.

Harun Sebut Tak Ada Aturan Sanksi Bagi Ketua RT Berpolitik
Pileg 2019 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Satu di antara Caleg yang berasal dari RT di Kota Singkawang, Harun mengatakan, jika Pemilu berlaku secara nasional.

"Jadi Pemilu itu sifatnya bukan lokal, artinya kalau bicara soal Nasional maka harus mengacu kepada UU Pemilu," katanya, Jumat (31/8/2018).

Baca: KPU Singkawang Sebut Belum Ada Regulasi KPU RI Haruskan Caleg dari Ketua RT Mundur

Baca: Diskominfo Gelar Pelatihan Fotografi Bagi Pelajar Singkawang

Ketua RT 05 RW 02, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah ini menuturkan, kalau di UU Pemilu saja tidak bisa memberikan sanksi, artinya itu batal demi hukum.

Dengan kata lain, bahwa Perda itu sudah menabrak UU di atasnya, berarti gugur dengan sendirinya.

Menurutnya, di dalam Perda itu juga tidak ada point yang menyebutkan apa sanksinya bagi RT yang berpolitik.

Memang, diakuinya, RT menerima intensif dari Pemda, tapi itu bukan gaji melainkan reward.

"Itupun cuma Rp 10 ribu per hari," ujarnya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved