Pilgub Kalbar

Hadiri FGD Evaluasi Pilgub Kalbar 2018, Jumadi Soroti Tiga Hal Ini

Kegiatan yang dihadiri jajaran stake holder maupun instansi terkait hingga dengan forkopimda dan seluruh Komisioner KPU Kalbar

Hadiri FGD Evaluasi Pilgub Kalbar 2018, Jumadi Soroti Tiga Hal Ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
  Suasana saat KPU Provinsi Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Pilgub Kalbar 2018, di lantai 3 Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak, Selasa (28/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - KPU Provinsi Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Pilgub Kalbar 2018, di lantai 3 Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak, Selasa (28/8/2018).

Kegiatan yang dihadiri jajaran stake holder maupun instansi terkait hingga dengan forkopimda dan seluruh Komisioner KPU Kalbar ini dimoderatori Pengamat Politik Untan, Jumadi.

Menurut Jumadi, tentu kegiatan FGD yang dilakukan oleh KPU sangat penting karena bagian kita untuk memperbaiki penyelenggaraan pilkada dan pemilu kedepannya. Tentu, kata dia, diperlukan kesiapan yang cukup baik.

Baca: RUPS Tetapkan Direktur Utama Pertamina, Berikut Nama Direksi Pertamina

Baca: Persipon Pontianak Bakal Diperkuat Sejumlah Pemain PSAD Kodam XII/Tpr

Ia pun menuturkan, jika FGD ini mengevaluasi, tahapan penyelenggaraan pilgub tahun 2018 yang lalu mulai dari pencalonan, DPT, sosialisasi, kampanye, pendistribusian logistik hingga ketersediaan anggaran.

"Ini yang krusial sebenarnya terkait mekanisme calon perseorangan, karena banyak ditemukan dilapangan KTP Ganda, ada yang merasa tidak memberikan dukungan namun KTPnya dipergunakan untuk syarat pencalonan perseorangan, dan saya rasa ini yang dievaluasi, diperlukan regulasi sehingga ketegasan soal syarat calon perseorangan," ujarnya.

Kemudian, menurut Jumadi, terkait masalah klasik yakni DPT, pemuktahiran daftar pemilih, diperlukan sebuah sinergisitas antara penyelenggara, pemda.

Baca: RUPS Tetapkan Direktur Utama Pertamina, Berikut Nama Direksi Pertamina

Menurutnya, jangan sampai kemudian persoalan daftar pemilih dari Pilkada ke Pilkada, Pemilu ke Pemilu tetap jadi masalah, seperti tidak pernah selesai.

"Ini (DPT, red) menyangkut trust politik, soal kepercayaan orang pada proses pemilu, kalau DPT tidak valid, karena orang ada hak pilih kemudian diabaikan," bebernya.

Selain itu, menurut Jumadi, dalam FGD juga menyoroti terkait dengan kampanye di medsos yang dilakukan oknum berujung provokatif.

"Kemudian juga terkait soal kampanye, karena kita tahu pilkada 2018 khususnua Pilgub suasanya berbeda dengan yang sebelumnya karena memang soal penggunaan medsos, selain jadi bagian orang untuk paslon sosialisasi, tapi juga ada yang negatif, yakni provokatif, isu sara, pertempuran justru terjadi di Medsos, kalau tidak ada tindakan yang berani mengambil langkah-langkah antisipasi, saya pikir ini menjadi ancaman juga," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved