KPU Kubu Raya Baru Terima Satu Laporan Terkait Bacaleg Berstatus Perangkat Desa

Ia mengatakan masih adanya kemungkinan Bacaleg dari kalangan perangkat desa yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Ketua KPU Kubu Raya, Musa 

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ketua KPU Kubu Raya, Musa mengatakan, bagi perangkat desa, baik itu Kades, Sekdes, Kaur/Kasi, Kadus, RW, RT, maupun anggota BPD yang maju sebagai bakal calon legislatif (caleg) memang wajib mengundurkan diri. 

"Kami mrujuk dari ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, ini juga harus diperkuat dengan formulir model BB.1," ujarnya. 

Baca: Pengurus LAKI Teluk Pakedai Laporkan Bacaleg yang Masih Berstatus Perangkat Desa

Baca: IPK Gelar Even Bertajuk Tembok Lapan #3 yang Sukses Sedot Perhatian Kaum Muda Kubu Raya 

Pada saat verifikasi berkas, jika masih ada persyaratan yang belum dipenuhi, maka menurutnya si bacaleg statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS). "Namun, KPU masih memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada tahapan perbaikan termasuk kelengkapan administrasi," katanya. 

Menurutnya jika ada bacaleg dari kalangan perangkat desa yang tak menyampaikan  surat pengunduran dirinya, hingga batas perbaikan berkas berakhir, maka yang bersangkutan otomatis digugurkan.

"Jika ternyata setelah tahapan perbaikan hingga DCS (Daftar Calon Sementara) masih juga persyaratan tersebut diabaikan, maka si bacaleg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan begitu yang bersangkutan akan gugur mengikuti pileg," tuturnya. 

Ia mengatakan masih adanya kemungkinan Bacaleg dari kalangan perangkat desa yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU, untuk menjadi Caleg dengan sengaja tidak jujur menampilkan statusnya pekerjaanya sebagai perangkat desa. 

"Misalnya saat mendaftar yang bersangkutan menyerahkan daftar riwayat hidpunya dengan  menyatakan profesi pekerjaannya sebagai seorang pekerja swsta, ini bisa saja terjadi," lanjutnya. 

Menurutnya, untuk menentukan seorang Bacaleg tersebut apakah terlibat sebagai perangkat desa atau tidak, maka mesti ada surat keterangan dari dinas terkait. 

"Kalau kami hanya mengacu pada PKPU Nomor 20 tahun 2018, si bacaleg bisa melakukan perbaikan jika belum dilengkapi surat pengundurannya seperti yang ditentukan dalam tahapannya," katanya. 

Diakui olehnya memang saat ini telah menerima laporan terkait bacaleg yang bermasalah pada statusnya.

"Sampai hari ini kami baru menerima satu laporan dari Panwas bahwa ada satu bacaleg yang ternyata statusnya kepala dusun, dia ikut di dapil Sui Raya 2," ungkapnya.

Saat ini KPU kubu raya diakuinya masih melaksanakan tahapan penyampaian laporan dari masyarakat terkait Daftar Calon Sementara yang dianggap bermasalah. Jika memang bukti laporan tersebut menyatakan seorang bacaleg tersebut bersalah, misalnya terbukti telah melakukan manipulasi persyaratan pencaloanan, maka diakuinya otomatis KPU akan menggugurkan bacaleg tersebut.

"Masyarakat boleh melaporkan Bacaleg yang dianggap bermasalah ke KPU, silahkan laporan tersebut disertakan dengan bukti," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved