Terkait Fatwa MUI, Dinkes Kota Pontianak Kembali Menggelar Sosialisasi Vaksin MR

Sosialisasi yang digelar kembali oleh Dinkes Kota Pontianak ini digelar untuk merespon kembali issue yang berkembang di masyarakat

Terkait Fatwa MUI, Dinkes Kota Pontianak Kembali Menggelar Sosialisasi Vaksin MR
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Suasana diskusi dalam rangka menanggapi issue dari Imunisasi Measles Rubella (MR), yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, di Aula Utama Dinkes Kota Pontianak Jln. A Yani Pontianak, Senin (27/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait fatwa terbaru no 33 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan merespon surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk dilakukan penundaan pelaksana Imunisasi MR ini. Maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak hari ini menggelar kembali sosialisasi Imunisasi vaksin Measles Rubella (MR), di Aula Utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak Jln. A Yani, Pontianak Senin (27/8/2018).

Acara yang bertajuk diskusi seputar Imunisasi MR tersebut dihadiri oleh beberapa Narasumber seperti perwakilan dari BPOM, Ketua MUI Kalbar Drs HM Basri Hari, Dokter spesialis THT dr. Eva Nurfarihah, M.Kes. Sp. THT. KL dan Dokter Spesialis Anak dr. Nevita, Sp.A.

Baca: Polres Singkawang Lakukan Penyelidikan Pembakar Lahan

Baca: Pelatihan Tenun Ikat Corak Insang Se-Kota Pontianak

Pada sambutannya Kepala Dinkes Kota Pontianak dr. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes menyayangkan apa yang terjadi di Kota Pontianak saat ini, pasalnya Imunisasi MR fase pertama yang digelar pada tahun 2017 lalu di pulau Jawa dan Bali, jumlah peserta hampir mencapai angka 100persen. Pedahal menurut Handanu dana yang telah di gelontorkan untuk Imunisasi MR ini mencapai hampir Rp. 800juta.

"Sebenarnya kita lihat imunisasi MR ini telah dipersiapkan dari setahun yang lalu, karena di pulau Jawa dan Bali imunisasi MR itu telah dilakukan dengan capaian 100persen di tahun 2017, dan untuk di luar Jawa dan Bali dilaksanakan pada tahun ini. Kota Pontianak sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan di tahun 2017 dananya telah di setujui oleh DPR angkanya cukup besar sekitar hampir Rp. 800juta untuk imunisasi MR," kata Handanu pada sambutannya dan sekaligus membuka acara diskusi mengenai sosialisasi imunisasi MR tadi pagi.

Sosialisasi yang digelar kembali oleh Dinkes Kota Pontianak ini digelar untuk merespon kembali issue yang berkembang di masyarakat khususnya warga Kota Pontianak atas fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI dan menjawab sehubungan adanya dugaan korban pasca melaksanakan Imunisasi MR ini.

"Memang pada hari ini kita mengadakan sosialisasi lagi, ini untuk merespon fatwa MUI terbaru no 33, dan juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk dilakukan penundaan imunisasi MR ini, maka hari ini kita akan mulai lagi untuk memberikan vaksin MR kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak tetapi dengan catatan untuk memperhatikan fatwa Mubah tadi," ujar Handanu saat diwawancarai oleh awak Media.

Handanu juga mengatakan, jika Kota Pontianak saat ini termasuk daerah yang paling sulit untuk mencapai target yang diharapkan dalam melaksanakan Imunisasi MR. Sampai saat ini Kota Pontianak baru mencapai angka 12,8persen, hal tersebut pun disebabkan oleh adanya dua faktor yaitu kepercayaan dan efek samping dari Imunisasi MR tersebut.

"Jadi sangat sulit sekali untuk kita untuk mencapai target tersebut, masalah kepercayaan kembali lagi fatwa MUI sendiri sifatnya Mubah, mau ikut vaksin boleh dan dan tidak ikut juga boleh. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi hari ini, diharapkan para penggiat sosial media bisa melihat sendiri kondisinya, pedahal korban yang tidak melaksanakan Imunisasi MR sendiri sudah cukup banyak," tambah Handanu.

Mengenai fatwa MUI yang mengatakan jika Imunisasi MR boleh dilaksanakan jika memang kondisi darurat, maka ketua umum MUI Kalbar Drs. HM Basri memberikan indikator darurat yang dimaksud oleh MUI sendiri,

"Yang pertama indikator darurat itu memang sudah terdesak, yang artinya jika anak tersebut tidak diimunisasi maka anak tersebut dapat mengalami kematian ataupun cacat yang permanen, dan yang kedua kita pastikan juga terlebih dahulu bahwa belum ada vaksin yang halal. Dan yang kita gunakan saat ini yaitu vaksin dari India yang satu-satunya memiliki lisensi dari WHO, tetapi setelah dilakukan audit terdapat unsur Babi itu lah sebabnya kita katakan haram, maka karena keadaan yang terdesak dan menurut para ahli dokter dalam 5 tahun ini sudah sekitar 60ribu yang menjadi dampak dari virus itu," ungkap Basri pada wawancaranya.

Terkait Fatwa Mubah yang dikeluarkan oleh MUI, Basri menjelaskan jika fatwa tersebut bisa menjadi dasar dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga untuk melaksanakan kembali Imunisasi MR tersebut, termasuk lembaga Pendidikan sekalipun, dan pihaknya pun juga bersiap untuk mendampingi jika memang diperlukan.

"Seharusnya fatwa mubah itu menjadi dasar untuk penyelenggara dalam melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga termasuk lembaga pendidikan, dan jika memang diperlukan kita juga siap memberikan penjelasan, memang dalam hal ini vaksin itu haram, namun dalam kondisi tertentu dan terpaksa ya memang dibolehkan," tutup Basri pada kesempatannya.

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved