Kasus Gigitan HPR Meningkat, Ini Permintaan DPRD Kalbar Kepada Dinas Terkait

Kondisi ini tentu masih jadi catatan hingga kini dalam upaya membebaskan Kalbar dari wabah rabies.

Kasus Gigitan HPR Meningkat, Ini Permintaan DPRD Kalbar Kepada Dinas Terkait
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah saat diwawancarai awak media usai penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar pada rapat paripurna di Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/7/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat H Suriansyah meminta instansi-instansi yang diberikan tanggung jawab terus genjot kinerja kendalikan rabies di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini menyusul angka kasus gigitan anjing seluruh wilayah Kalbar meningkat dan telah mencapai sekitar 2.112 orang. Dari total kasus itu, 14 orang meninggal karena positif rabies antara lain 8 kasus di Kabupaten Landak, 3 kasus di Kabupaten Sanggau dan 3 kasus di Kabupaten Sintang.

“Kondisi ini tentu masih jadi catatan hingga kini dalam upaya membebaskan Kalbar dari wabah rabies. Saya rasa apa yang dilakukan sejauh ini belum optimal,” pintanya, Minggu (26/8/2017).

Untuk mencegah dan menangani rabies, ia akui perlu upaya terpadu. Budaya vaksinasi HPR harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab, hingga kini diakui kesadaran masyarakat yang memvaksinasi hewan peliharaan masih rendah.

“Rabies belum ada obatnya. Vaksinasi adalah cara yang tepat. Saya berharap sosialisasi tentang bahaya rabies harus digencarkan. Libatkan TNI, POLRI, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya. Harus bersinergi,” terangnya.

Tidak hanya itu, instansi-instansi terkait juga harus menanamkan kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kasus gigitan HPR kepada pihak Puskesmas. Masyarakat diminta tidak abai terhadap peran-peran tenaga medis yang ada di Puskesmas.

“Ini agar segera divaksin oleh petugas Puskesmas ketika mendapat gigitan anjing,” katanya.

Politisi Gerindra ini menambahkan pada prinsipnya mendukung pencegahan dan penanganan wabah rabies di Kalbar.

DPRD Kalbar bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, kata dia, sering membahas masalah pencegahan dan penanganan rabies saat rapat dengan pendapat atau rapat kerja.

“Saya pikir untuk memberantas rabies tinggal keseriusan pihak Pemprov melalui instasnsi-instansi terkait. Kami dari legislatif juga sudah menyetujui apa-apa saja yang diperlukan, satu diantaranya anggaran,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar Kadri meminta instansi terkait untuk mengeleminasi anjing-anjing liar tidak bertuan. Pasalnya, Hewan Penular Rabies (HPR) yang berkeliaran bebas punya risiko paling tinggi menularkan virus rabies.

“Eliminasi jak anjing-anjing liar tu. Kalau yang dipelihara, saya pikir lebih aman karena rata-rata si pemilik tentunya sudah ada kesadaran untuk memvaksinasi hewan peliharannya,” ungkapnya.

Namun, ia mengakui masih ada pemilik yang masih ragu dan enggan memvaksinasi anjing peliharaan di beberapa daerah. Terkait hal itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu. Jika dijumpai kondisi seperti itu, Kadri meminta dinas terkait melakukan pendekatan-pendekatan sosial sebagai cara meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Vaksinasi itu adalah cara mengatasi rabies. Masyarakat jangan ragu. Saya harap dinas bekerja optimal dalam upaya mengentaskan rabies. Terutama dalam mendongkrak semangat vaksinasi. Kalbar harus bebas wabah rabies,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved