Karhutla dan Polusi Asap Di Kalbar, DPRD Nilai BPBD Gagal dan Tak Punya Program Jelas

Walaupun memang, menurut Mad Nawir, jika BPBD sendiri untuk mengatasi bencana besar seperti ini tidak akan kuat...

Karhutla dan Polusi Asap Di Kalbar, DPRD Nilai BPBD Gagal dan Tak Punya Program Jelas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Mad Nawir 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Mad Nawir menilai kinerja dari BPBD Kalbar gagal dan seolah tidak mempunyai program yang jelas. Hal ini lantaran kabut asap yang menyebabkan kualitas udara di Kalbar memburuk dan titik hotspot yang kian meningkat.

"Sebenarnya tidak perlu pansus seperti pansus karhutla, ini sebenarnya bukti kegagalan BPBD melakukan pencegahan, kalau BPBD berhasil melakukan pencegahan otomatis ini tidak akan terjadi. Sepertinya BPBD itu tidak mempunyai program yang jelas untuk mengatasi atau mencegah dari kebakaran ini, kalau dia mempunyai program yang jelas tentunya dia bisa mendeteksi dini terkait dengan kebakaran ini," kata Mad Nawir, saat dihubungi Kamis (23/08/2018).

Baca: dr Nursyam Ibrahim : Kualitas Udara Buruk Bisa Mengganggu Fungsi Pada Paru-paru

Baca: Gapki Kalbar Sebar 5.000 Masker Bagi Pengendara

Menurutnya, seharusnya BPBD sudah mengetahui penyebab dan cara mencegah karhutla di Kalbar.

"Kan karhutla ini biasanya terjadi dimusim kemarau, seharusnya BPBD sudah paham dan mengerti dimana yang rawan kebakaran hutan, dan apa yang disiapkan untuk mencegah itu, setidaknya itu mengatasi agar tidak menyebar, tindakan awalnya lebih cepat, tetapi yang ada tindakannya lambat sekali, itu menunjukan BPBD tidak siap untuk mengatasi kebakaran ini. Banyak kejadian seperti contohnya Pontianak Utara, Ayani dan segala macam sampai membesar tidak ada BPBD hadir, itu menunjukan BPBD gagal dan tidak punya program," tegasnya.

Politisi PPP ini pun meminta agar Pemprov Kalbar dapat mengevaluasi kinerja dari BPBD.

"Saya minta Pemprov untuk mengevaluasi kinerja BPBD seperti apa, kalau perlu, dan jika memang BPBD ada keterbatasan dana, seharusnya Pemprov mengalokasikan yang cukup untuk mengatasi atau mencegah kebakaran ini," katanya.

Walaupun memang, menurut Mad Nawir, jika BPBD sendiri untuk mengatasi bencana besar seperti ini tidak akan kuat, otomatis damkar swasta harus turun tangan mengatasi ini. Namun setidaknya, kata dia, BPBD melakukan tindakan awal.

"Kalau saat ini dibuat hujan buatan, atau water boombing untuk pemadaman menggunakan helikopter tidak akan maksimal, ini yang bisa memadamkan hanya pertolongan tuhan, kalau hujan mau turunkan hujan maka bisa padam, kalau sekarang ini susah, bayangkan saja berapa titik hotspot di Kalbar, dan berapa helikopter yang disediakan, tidak seimbang," terangnya.

Ia menegaskan, Pemprov harus punya perhatian khusus terkait karhutla ini, kalau tidak, ini terus berlangsung terus menerus dan akan menjadi kerugian, termasuk pemerintah dan rakyat.

"Kita harus ada kemauan, kemauan pemerintah seperti apa, kalau ada kemauan bisa dilihat dari anggaran yang dianggarkan ke BPBD. Kalau hanya menunggu bantuan pusat, maka menjadi kejadian yang luar biasa, dan akan terus berlangsung itu terus," jelasnya.

Sebagai anggota DPRD Kalbar, Mad Nawir pun mengatakan pihaknya akan memanggil BPBD.

"Pasti (memanggil BPBD, red), cuma kami lagi ada agenda pansus, masih belum ada jadwal khusus dari banmus untuk memanggil itu. Tapi secara tidak langsung kami juga turun ke lapangan melihat kondisi yang ada, terutama sebagian dari kami juga bagian dan anggota damkar swasta," imbuhnya.

Selain itu, Mad Nawir juga berharap para petugas maupun instansi terkait dapat menindak tegas dari pembakar lahan tanpa tebang pilih.

"Siapapun yang melakukan baik rakyat kecil, ataupun korporasi jika jelas melakukan pelanggaran tidak boleh tebang pilih, semua rakyat kecil jika melanggar hukum tindak, apalagi perusahaan yang dengan sengaja membakar. Jika kita terlalu banyak toleransi-toleransi, akhirnya karhutla menjadi langganan bagi kita," tutupnya. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved