Pileg 2019

Pokja Ikut Kawal PKPU Tentang Larangan Kampanye Parpol Sebelum Masanya

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat mengajak seluruh elemen

Pokja Ikut Kawal PKPU Tentang Larangan Kampanye Parpol Sebelum Masanya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat mengajak seluruh elemen dalam hal ini bacalom DPR, DPRD atau elit parpol menghormati peraturan yang ada, terkait larangan mencantumkan nomor urut parpol sebelum masa kampanye.

"Saya rasa kita harus saling menghormati aturan yang sudah ada, karena memang belum memasuki tahapan kampanye untuk Pemilu 2019," katanya, Jumat (17/08/2018).

Tentunya, kata dia, hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Baca: Begini Prosedurnya Jika UKM Ingin Bekerjasama dengan Ponti Bonti

"Artinya apa, semua tahapan sudah jelas tertuang dalam PKPU sehingga sehingga tidak ada alasan lagi untuk kampanye lebih awal," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, apabila ada bakal calon yang kampanye sebelum tahapan yang sudah dijelaskan dalam PKPU maka akan ada konsekuensi tersendiri untuk yang melakukan pelanggaran.

Maka dari itu, ia menilai kerjasama semua pihak baik parpol ataupun bacalon untuk bersama sama mematuhi peraturan yang sudah ada.

"Selain itu tentunya untuk menegakan keadilan pemilu kita dari Pokja Rumah Demokrasi dalam hal ini juga ikut mengawasi jikalau ada bacalon yang memang start kampanye lebih awal di luar tahapan yang sudah di atur dalam PKPU. Selain itu saya rasa Bawaslu juga harus bisa mensosialisasikan kembali PKPU tentang kampanye," katanya.

Dalam hal ini, lanjutnya, masyarakat sebagai pengawas partisipatif agar bisa pro aktif dalam mengawasi bacalon DPR maupun DPRD.

"Hal tersebut menurut saya penting agar peserta kontestasi pileg 2019 tidak start kampanye lebih awal," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved