Kisruh Mahar Politik Pilpres, Bawaslu Tegaskan Sanksi Bagi Parpol Jika Terbukti

Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kisruh Mahar Politik Pilpres, Bawaslu Tegaskan Sanksi Bagi Parpol Jika Terbukti
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Bawaslu 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin mengatakan, pelanggaran terhadap pemberian imbalan terkait pencalonan presiden atau wakil presiden dapat dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Menurut dia, aturan itu tercantum di dalam Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca: Resmi! Komjen Syafruddin Gantikan Asman Abnur Sebagai Menteri PAN-RB

Baca: Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB, Kepolisian Sebut Syafruddin Sudah Mengundurkan Diri Dari Kepolisian

"Kalau di 228 (UU Pemilu,-red) itu sanksi tidak bisa mencalonkan pada periode selanjutnya, tetapi harus ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini yang sedang kita lihat," ujar Afifudin ditemui di Hotel Bidakara, Rabu (15/8/2018).

Dia menegaskan, Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Pasal 228 (UU Pemilu,-red) itu dilarang menerima imbalan, (sanksi,-red) dilarang mengusung calon pada periode berikutnya. Yang menerima imbalan itu harus diputuskan dengan putusan pengadilan," kata dia.

Namun, dia menambahkan, apabila telah terbukti ditemukan adanya pemberian mahar politik, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi berupa mengugurkan pasangan calon presiden-wakil presiden.

Ketentuan itu berbeda, jika mengacu pada aturan mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Secara aturan ini pidananya belum kelihatan, berbeda dengan Pilkada. (Mengugurkan pasangan calon,-red) itu di pilkada. Mekanisme gak diatur dalam UU, kan kita menjalankan amanah UU," tambahnya.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah melarang segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Jika terbukti, parpol itu tak boleh mengusung capres/cawapres di periode berikutnya.

 Berikut bunyi aturan tersebut:

Halaman
12
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved