Eliasta: Pemberantasan Pungli di Indonesia Masih Belum Efektif 

Ia menimpali dari hasil peninjauan pada UPP daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,

Eliasta: Pemberantasan Pungli di Indonesia Masih Belum Efektif 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
 Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala menerima cinderamata dari Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Andi Musa saat Desiminasi bertema Mendorong Partisipasi Kaum Muda untuk Mewujudkan Generasi Bebas Pungutan Liar (Pungli) dan Maladministrasi yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Lantai III Restoran Cita Rasa, Selasa (14/8/2018). (Pra).   

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Drs Adrianus Eliasta Melialamenegaskan dalam hal efektifitas, jika ditinjau dari aspek penanganan perkara, hasil pembiayaan dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari praktek pungutan liar (pungli) cenderung memperlihatkan ketidakefektifan.

“Ketidakefektifan itu disebabkan karena banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi,” ungkapnya di Pontianak, Selasa (14/8/2018).

Permasalahan anggaran, kata Adrianus, tidak mutlak jadi hambatan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan efektif. Hal tersebut terbukti dengan adanya UPP Saber Pungli Provinsi yang memiliki jumlah anggaran besar namun penanganan laporan/Operasi Tangkap tangan (OTT) kurang optimal.

“Di samping itu, belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat menambah kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak optimal,” terangnya.

Saat ini, Adrianus menimpali belum ada database terpusat untuk memudahkan pelaporan dan kontrol UPP di daerah. Koordinasi terlihat pada minimnya UPP Saber Pungli baik di provinsi maupun di wilayah kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dengan instansi lain (penegak hukum) yang memiliki kewenangan sama. Sehingga, menimbulkan ketidakefektifan dalam penanganan perkara pungli.

Baca: Gerindra dan Partai Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi akan Bentuk Tim Pemenangan di Kalbar

“Koordinasi dengan instansi lainbaik pusat maupun daerah juga belum menyeluruh dilakukan oleh UPP Saber Pungli. Sehingga mengakibatkan masih adanya instansi pusat maupun daerah yang belum ikut membentuk UPP. Kurangnya koordinasi mengakibatkan kurang proaktifnya instansi tergabung dalam UPP,” jelasnya.

Ia menimpali dari hasil peninjauan pada UPP daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, masalah anggaran dan koordinasi menjadi dua hambatan yang paling banyak dialami oleh UPP Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Perlu pembenahan dalam hal koordinasi antar personel maupun instansi dan juga penganggaran yang berkesesuaian dengan luas daerah, letak geografis dan jumlah personel,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved