Pemeringkatan Badan Publik Sesuai Amanat UU Keterbukaan Informasi

“Dengan pemeringkatan ini kita harap badan publik berbenah terkait keterbukaan informasi publik,” katanya.

Pemeringkatan Badan Publik Sesuai Amanat UU Keterbukaan Informasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Abang Amirullah didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn saat konferensi pers di IO Cafe, Jalan M Sohor, Kota Pontianak, Kamis (9/8/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Abang Amirullah menerangkan monitoring dan evaluasi (monev) atau penilaian terhadap seluruh badan publik di Kalbar dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik tahun 2018 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Baca: Komisi Informasi Kalbar Klaim Kesadaran Benahi Keterbukaan Informasi Publik Meningkat

Baca: LIVE STREAMING Deklarasi Capres dan Cawapres, Jokowi-Mahfud MD

“Bahwa Komisi Informasi harus mengevaluasi kinerja badan publik, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik,” ungkapnya saat konferensi pers di IO Cafe, Jalan M Sohor, Kota Pontianak, Kamis (9/8/2018) siang.

Sesuai UU itu, satu diantara tujuan kegiatan adalah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan pemeringkatan ini kita harap badan publik berbenah terkait keterbukaan informasi publik,” katanya.

Pemeringkatan juga bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan KIP di lingkungan badan publik.

“Ini muaranya untuk menjamin hak untuk tahu bagi publik,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved