Komisi Informasi Kalbar Klaim Kesadaran Benahi Keterbukaan Informasi Publik Meningkat

Dari total sekitar 300 badan publik se-Kalbar yang mendapat kuosioner SAQ, ada 108 badan publik yang kembalikan kuosioner ke Komisi Informasi.

Komisi Informasi Kalbar Klaim Kesadaran Benahi Keterbukaan Informasi Publik Meningkat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn (paling kiri), jajaran komisioner KI dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalbar Anthony Sebastian Runtu (batik) saat konferensi pers di IO Cafe, Jalan M Sohor, Kota Pontianak, Kamis (9/8/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAKKomisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat mengklaim badan-badan publik se-Kalimantan Barat sudah mulai punya kesadaran untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP).

Hal ini ditandai dengan jumlah pengembalian Self Assessment Questionnaire (SAQ)/kuosioner penilaian diri yang menjadi satu diantara tahapan monitoring dan evaluasi (monev) atau penilaian terhadap seluruh badan publik di Kalbar dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik tahun 2018.

Baca: Sebulan Polda Kalbar Amankan 660 Tersangka Tindak Pidana Premanisme dan Kejahatan Jalanan

Baca: Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dari total sekitar 300 badan publik se-Kalimantan Barat yang mendapat kuosioner SAQ, ada 108 badan publik yang kembalikan kuosioner ke Komisi Informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn mengatakan melihat angka itu, jumlah pengembalian kuosiner tentunya alami peningkatan siginifikan bila dibandingkan tahun 2017 lalu.

“Tahun 2017, hanya 54 badan publik kembalikan dokumen. Sekarang tahun 2018, 108 badan publik yang mengembalikan. Artinya, kesadaran badan publik sudah cukup baik kalau kita lihat,” ungkapnya saat konferensi pers di IO Cafe, Jalan M Sohor, Kota Pontianak, Kamis (9/8/2018) siang.

Kondisi ini juga menggambarkan badan-badan publik peduli terhadap kewajiban untuk laksanakan keterbukaan informasi publik. Rospita menimpali kuosioner memuat 32 pertanyaan berkaitan apa saja upaya yang harus dilakukan badan publik agar bisa terbuka.

“Sebelum penyebaran dokumen kuosioner, kami sudah sosialisasi dulu ke badan-badan publik. Sebab, tahun 2017 lalu banyak yang belum paham mengisinya,” terangnya.

Tenggat waktu pengembalian kuosioner diberikan selama dua bulan hingga 31 Juli 2018. Saat ini, sudah masuk tahap penilaian website. Ia berharap badan publik sudah menggunakan website guna kembangkan informasi dalam memudahkan masyarakat dapatkan informasi secara cepat dan tepat waktu.

“Setelah verifikasi website, kita akan lakukan visitasi ke badan publik untuk melihat langsung apakah kuoeisner penilaian mandiri yang diisi sesuai kenyataan di lapangan,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved