Gatot Harap Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil Segera Disahkan

Ia mengatakan, kepastian hukum itu nantinya akan menguntung semua pihak yang diantaranya nelayan dan para investor.

Gatot Harap Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil Segera Disahkan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Gatot Rudiyono 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rapat kerja pansus II DPRD Kalbar yang membahas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3K) Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Gatot Rudiyono yang merupakan tenaga ahli mengharapkan raperda tersebut segera diketok.

"Perda ini sangat strategis untuk Kalbar, dengan perda ini ada kepastian hukum kepada para pelaku tata ruang laut di Kalbar," katanya. Rabu (08/08/2018).

Ia mengatakan, kepastian hukum itu nantinya akan menguntung semua pihak yang diantaranya nelayan dan para investor.

Baca: 1 Rumah Ludes Terbakaran di Moton Asam dan Anak Kecil Alami Luka Bakar

"Kepastian hukum itu bermacam-macam, bisa untuk antar sektor instansi, nelayan maupun investor, semuanya terlindungi. Contohnya saya sendiri ketika masih di SKPD, sudah ada 25 investor yang datang, tetapi begitu tidak ada kepastian hukum untuk berusaha maka mundur, karena investor membangun investasi tiba-tiba dalam setahun dibongkar, belum kembali keuntungan dan sebagainya, akhirnya para investor hanya memilih tempat strategis," tuturnya.

Selain itu, menurutnya akan menumbuhkan suhu investasi dan ekonomi di Kalbar.

"Begitu usaha investor tumbuh, maka perkekonomian disekitar juga muncul, dan lingkungan terjaga, ini juga berbeda dengan tata ruang darat," bebernya.

Maka dari itu, ia mengharapkan agar raperda terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat segera disahkan.

"Jadi besar harapan kami, anggota dewan dapat mengetuk perda ini sehingga di Kalbar akan semakin menggeliat," katanya.

Dorongan disahkannya raperda itu, kata dia, bukan tanpa alasan. Karena belum ada peraturan yang benar-benar bisa mengatur terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Dulu, kita hanya mengacu kepada peraturan lokal yang berlaku, dan kementrian, serta Perpres, namun dengan Perda ini, sudah semakin kuat lagi dan Kalbar diberi kewenangan untuk mengelola ruang lautnya, selama ini tidak bisa. Ini kalau tidak diselesaikan Kalbar juga yang rugi," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved