Dua Agenda Rapat Paripurna Gagal Digelar, Ini Respon Pj Gubernur Kalbar

dua agenda yang gagal digelar saat rapat paripurna berkaitan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dua Agenda Rapat Paripurna Gagal Digelar, Ini Respon Pj Gubernur Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menerangkan dua agenda yang gagal digelar saat rapat paripurna berkaitan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Dua agenda itu yakni yakni Penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.

Lalu, agenda Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.

Baca: Kondisi Kabut Asap di Pontianak Semakin Parah, Berimbas Pada Jarak Pandang

“Ini mau membicarakan kaitannya dengan perubahan APBD,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai penundaan rapat paripurna di ruang Balairungsari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (7/8/2018) siang.

Ia mengatakan ranah ini merupakan kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar. Disinggung apakah batalnya dua agenda itu karena problematika potensi defisit APBD Tahun 2018, Dodi mengiyakan bahwa dirinya turun langsung untuk membicarakan potensi defisit APBD.  

“Saya turun untuk bisa membicarakan hal itu dengan kawan-kawan di DPRD. Untuk nantinya seperti apa langkah mengatasi potensi defisit itu,” terangnya.

Pasca penundaan dua agenda rapat paripurna, Dodi menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalbar untuk mengkonsultasikan potensi defisit itu kepada Badan Anggaran (Bangar) DPRD

“Ini supaya nantinya waktu pembicaraan KUA PPAS sudah ada kepastian. Saya siap saja, karena ini tugas negara. Masa gaksiap. Karena yang ngitung tim yang lama. Saya sementara belum termasuk dalam hal itu,” katanya.

Dodi menegaskan tidak ada kaitannya potensi defisit dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 di Kalbar.

“Menurut, saya tidak ada hubungan dengan Pilkada Serentak,” jelasnya.

Ia juga memastikan tidak ada gangguan terhambatnya pembayaran proyek pembangunan langsung.

“Kalau proyek itu kan programnya sesuai dengan termin. Jadi, tidak ada kaitannya,” timpalnya.

Ia optimis hingga bulan akhir Desember 2018 nanti, problem potensi defisit APBD Kalbar bisa ditanggulangi.

“Feeling saya bisa diatasi. Karena secara umum defisit anggaran itu aturannya paling banyak 3 persen. Potensi defisit pasti ada dampaknya, cuma bisa diatasi melalui manajemen pengelolaan keuangan,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved