Wabup Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Anggaran 2017

Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyampaikan langsung Bupati Kapuas Hulu tentang pertanggungjawaban

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero saat menyampaikan langsung Bupati Kapuas Hulu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2017, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (2/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyampaikan langsung Bupati Kapuas Hulu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2017, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (2/8/2018).

Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah bersama unsur pimpinan DPRD. Serta hadir Forkopimda Kapuas Hulu, dan para sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemda Kapuas Hulu, dan para tamu undangan lainnya.

Baca: Resmi Diluncurkan, OPPO Gelar Find X Trade-in Day

Dalam kata sambutan tersebut, Wabup Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyatakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 disusun berdasarkan konsolidasi, yaitu dengan menghimpun laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.

"Untuk diketahui bahwa tahun anggaran 2017 dilakukan dua tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan selama kurang lebih 25 hari kalender mulai tanggal 13 Februari sampai 6 Maret 2018, dan di lanjutkan pemeriksaan terinci laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017, selama kurang lebih 30 hari kalender di mulai tanggal 4 Mei sampai 1 Juni 2018," ujarnya.

Wabup menjelaskan, total pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,678 triliun lebih. Sedangkan realisasi sebesar Rp 1, 684 miliar lebih atau 100,36 persen. Unsur pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp108 miliar lebih. Realisasi Rp Rp131 miliar atau 120,63 persen.

"Pendaftaran transfer atau dana perimbangan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1,569 triliun lebih, realisasi Rp1,553 triliun lebih atau 98,94 persen. Untuk pendapatan daerah yang sah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp273 juta lebih dengan realisasi sebesar Rp509 juta lebih atau 214,41 persen," ucapnya.

Baca: Diskriminasi Dalam Dunia Kerja, Ini Saran dari Motivator

Total belanja dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1,413 triliun lebih dengan realisasi Rp1,326 triliun lebih atau 93,89 persen. Unsur belanja terdiri dari belanja operasi, dari anggaran setelah perubahan Rp1,014 triliun dan realisasi Rp955 juta lebih atau 94,22 persen. Sedangkan belanja modal dari anggaran setelah perubahan Rp390 juta lebih, realisasi Rp363 juta lebih atau 93,21 persen.

"Belanja tak terduga dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 8,925 miliar, realisasi Rp7,630 miliar atau 85,49 persen. Selanjutnya dana transfer bagi hasil ke desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan ke desa, bantuan keuangan ke Pemda lainnya, dan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 324 miliar atau 100 persen," ujarnya.

Sedangkan total pembiayaan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 59 miliar lebih atau 76,70 persen. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 87 miliar lebih realisasi Rp73 miliar lebih atau 84,21 persen. "Kalau pengeluaran pembiayaan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 28 miliar lebih realisasi Rp 28 miliar atau 100.00 persen," ucapnya.

Antonius menjelaskan, dari perhitungan APBD tahun anggaran 2017 diketahui sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2017 sebesar Rp 78 miliar, yang terdiri dari kas daerah sebesar Rp 33 miliar lebih, dana kapitasi JKN sebesar Rp1,850 miliar. "Sedangkan deposit sebesar Rp25 miliar, saldo pada BLUD Rp 13 miliar lebih, terdapat koreksi pencatatan pada saldo BLUD dan saldo dana bos pusat yang mempengaruhi perhitungan Silpa tahu anggaran 2017 Rp 874 juta lebih," ungkapnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved