Citizen Reporter

Fraksi di DPRD Ketapang Setujui Perda APBD Ketapang 2017

Martin menilai tanggapan fraksi tersebut merupakan perwujudan tanggungjawab fraksi dikelembagaan.

Penulis: Subandi | Editor: Jamadin
ISTIMEWA
Bupati Ketapang, Martin Rantan menerima dokumen Persetujuan DPRD Ketapang terhadap Raperda APBD Ketapang 2017 dari Wakil Ketua DPRD Jamhuri Amir saat Sidang Paripurna DPRD Ketapang di gedung DPRD Ketapang, Selasa (31/7). 

Citizen Reporter

Peliputan Kehumasan dan Protokol Setda Ketapang, Alwi Adi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyelenggarakan Rapat Paripurna di gedungnya, Selasa (31/7). Kegiatan tersebut dalam rangka mendengarkan tanggapan akhir tujuh fraksi di DPRD Ketapang.

Khususnya terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ketapang anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Ketapang. Pada rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir.

Serta didampingi Wakil Ketua lainnya, Qadarini dan dihadiri lagsung Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Forkopimda. Serta satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) seperti para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan lain-lain.

Baca: Suntikkan Zat Berbahaya Pada Unta Saat Ikut Kontes, Lima Warga Arab Saudi Didenda Ratusan Juta

Fraksi yang memberikan tanggapan yakni PDIP oleh Hadi Mulyono Upas dan Fraksi Golkar oleh Gusmani. Fraksi Pan oleh Usmandianto, Fraksi Hanura Nasdem oleh Mat Hari, Fraksi Demokrat oleh Yangkim, Fraksi PPP oleh Abdul Sani dan Fraksi Gerindra oleh Paulus Tan.

Setelah memberikan pendapat akhir fraksi berupa saran dan pendapat. Serta kritikan terhadap kinerja Bupati Ketapang dan jajarannya. Seluruh fraksi DPRD Ketapang memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang.

Khususnya untuk menetapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ketapang 2017 menjadi Perda. Berdasarkan penyampaiannya seluruh fraksi memberikan apresiasi terhadap laporan hasil pemeriksaan.

Khususnya yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar atas LKPD Kabupaten Ketapang yang selama empat tahun berturut turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Opini Wajar Tanpa pengecualian tahun 2017, yang diterima Bupati Martin Rantan pada tanggal, 30 mei 2018, setelah sebelumnya mendapat WTP sejak dari tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016. Terhadap saran pendapat dari ke tujuh fraksi tersebut.

Baca: DPRD Kayong Utara Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Waki Bupati Terpilih

Bupati Martin Rantan menyatakan akan menindaklanjuti saran saran tersebut bersama jajarannya. “Saran-saran tersebut akan di bawa dalam rapat forum SKPD, untuk ditindak lanjuti karena bagai manapun ini sura rakyat ” kata Bupati Martin Rantan.

Martin menilai tanggapan fraksi tersebut merupakan perwujudan tanggungjawab fraksi dikelembagaan. Terutama ikut menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik dan sebagainya.

Hal tersebut  sesuai visi dan misi Bupati Ketapang menuju masyarakat sejahtera dalam kehidupan yang demokratis transfaran dan akuntable. Menurutnya beberapa point yang disebutkan seperti mempercepat proses kegiatan APBD.

Serta memberikan atensi kepada Pemkab Ketapang untuk mengambil langkah-langkah. Hal tersebut tentu intinya supaya proses penyelenggaraan pembangunan dipercepat.

Terkait Perda Ketapang tentang APBD anggaran 2017 komposisi yakni pendapatan Rp 1.995.921.830.320.  Sedangkan belanja Rp 1.993.617.873.645, devisit atau surflus Rp 2.303.956.675 dan pembiayaan daerah Rp 5.732.340,000.

Kemudian penerimaan pembiayaan Rp 56.833.093.786,  pengeluaran pembiayaan Rp 5.732.340.000. Serta  pembiayaan neto Rp 51.100.753.786,50, dan silpa sebesar Rp 53.404.710.461.81. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved