Masyarakat Tolak Sebut Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Persulit Warga Sekolah

Hambali menuturkan seperti saat ini, untuk keberadaan SMA di Pontianak Barat tak sebanding dengan jumlah SMP yang ada

Masyarakat Tolak Sebut Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Persulit Warga Sekolah
NET
ppdb logo oke 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagian masyarakat masih mempertanyakan diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dianggapnya kurang efektif dan merepotkan orangtua sampai menghilangkan hak-hak anak untuk memasuki sekolah. Hal itu berdasarkan atas tak semua wilayah terdapat sekolah yang baik dan masih ada anggapan tak semua sekolah kualitas sama.

Baca: Dua Tersangka Spesialis Curat Ditembak Polisi, Ini Videonya

Baca: Jamirin Dihukum Tak Berjualan Seumur Hidup Gara-gara Jual Daging Celeng ke Warga Kampung

Satu diantara masyarakat yang hadir saat sosialisasi terkait "Sistem Zonasi dalam Perspektif Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, adalah perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pontianak Barat, Hambali yang menyampaikan sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali terkait sistem zonasi, karena ia melihat banyak calon siswa yang tak bisa masuk sekolah karena terbentur dengan sistem zonasi.

Ia mengharapkan apabila pemerintah mau membuat aturan zonasi karena alasan ingin melakukan pemerataan maka harus dibuat sekolah setiap wilayah yang ada.

"Saat inikan diterapkan sistem zona-zona ini membuat siswa yang tal masuk dalam zona sulit untuk sekolah, memangnya semua daerah dan wilayah sudah ada sekolah," ucap Hambali saat diwawan, Senin (30/7/2018).

Hambali menuturkan seperti saat ini, untuk keberadaan SMA di Pontianak Barat tak sebanding dengan jumlah SMP yang ada dan jumlah SMP juga tak sesuai dengan SD yang ada.

Sehingga selama penerapan sistem zonasi ini banyak orangtua kebingungan untuk menyekolahkan anak merela karena berada di luar zonasi sehingga tak bisa masuk.

"Seharusnya pemerintah itu sidah bisa menghitung berapa banyak murid SD dan berapa banyak murid SMP sehimgga masyarakat tidak dibuat sulit ketika mau masuk sekolah," tegasnya.

Ia meminta jika sistem zonasi ini masih diterapkan, pemerintah harus bisa mempersiapkan bangku sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA yang sesuai kuotanya,

"Katanya sekolah itu hak setiap masyarakat atau warga Indonesia, tapi saat ini mendaftar dipersulit dengan adanya sistem zona dan merepotkan orangtua," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved