Di Sengketa Hasil Pilkada, Hakim Minta Tak Ada Istilah Pemilukada, Ini Alasannya

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna meminta para pemohon sengketa hasil Pilkada

Di Sengketa Hasil Pilkada, Hakim Minta Tak Ada Istilah Pemilukada, Ini Alasannya
ILUSTRASI
Hakim Narkoba

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna meminta para pemohon sengketa hasil Pilkada tidak menggunakan lagi istilah “Pemilukada” saat mengajukan gugatan ke MK.

Hal itu disampaikannya saat memimpin sidang perdana gugatan hasil Pilkada Walikota Makassar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

“Istilah Pemilukada sudah tidak ada, saya minta jangan digunakan lagi,” ungkapnya.

Baca: Kalbar Expo 2018 Tampilkan Produk Unggulan, Ini Harapan Ketua Himpu Pontianak

Ia menjelaskan bahwa istilah Pemilukada tak digunakan lagi sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

Menurutnya istilah Pemilukada itu menyamakan proses Pilkada dengan Pemilu nasional untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Karena dua proses itu juga dibedakan melalui masing-masing undang-undang yaitu Pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 dan Pilkada diatur dalam UU No 10 Tahun 2016.

“Kami sarankan istilah tak dipahami dan digunakan seperti dulu, karena membedakan dua hal itu menjadi kewenangan konstruksional MK sejak putusan No 97 Tahun 2013,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hakim MK Minta Istilah Pemilukada Tak Digunakan Lagi.

Editor: Madrosid
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved