Parpol Daftarkan Bacaleg Koruptor, Pengamat: Menurunkan Citra Partai

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dr. H. Ngusmanto M.Si, Pengamat Politik Untan menuturkan, sebagaimana peraturan KPU bahwa calon yang terindikasi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kekerasan seksual pada anak memang tidak akan diproses, jadi silahkan saja mendaftar namun jangan sakit hati jika diverifikasi KPU kemudian orang tersebut dikeluarkan dari daftar caleg.

Namun tentu partai diberikan kesempatan untuk menggantinya, tapi kuncinya semua harus sudah paham bahwa beberapa kategori napi yang diantaranya koruptor tidak diizinkan melalui PKPU, maka parpol pun diharapkan tidak mencalonkan bacaleg tersebut.

Diinternal partai mungkin susah untuk mengeluarkan bacaleg yang koruptor karena beban psikologi, namun jika memang susah diatur biarkan saja KPU yang mencoret agar internal partai tetap kompak, dengan dicoret KPU maka parpol bisa mengganti.

Baca: Kalbar Defisit Rp 691 Miliar, Sutarmidji Minta Penjelasan Secara Rinci

Baca: Kalbar Expo 2018 Target Transaksi Rp 400 Juta

Jadi jika pun bacaleg tersebut punya modal yang besar dan elektabilitas yang tinggi, namun jika dari awal sudah dikenal mantan koruptor, maka secara langsung atau tidak langsung akan menurunkan citra partai.

Nanti akan turun citranya, dan pandangan publik akan negatif, mantan koruptor saja diajukan, bagaimana kalau sudah terpilih, malah bukan bekerja untuk rakyat namun sibuk untuk mengembalikan modal.

Untuk menjadi calon memang diperlukan investasi yang lumayan, jika kecil maka peluang juga akan kecil. Makanya beberapa statment mengatakan tidak mungkin mencalonkan diri jika tidak ada modal, jika tidak ada modal jangan mencalonkan diri.

Namun jika modal didapatkan dengan cara-cara yang kurang baik, maka saat terpilih akan sulit mewujudkan tata pemerintahan yang baik, atau good and clean goverment.

Caleg yang baik memang kriterianya macam-macam, yang jelas tentu mereka punya popularitas, integritas yang juga merupakan ukuran normatif dituntut oleh publik.

Jika bacaleg kurang jujur dan tidak berintegritas maka orang akan ragu untuk menjatuhkan pilihan, namun jika dimainkan ongkos politiknya bisa saja terpilih, dan konsekuensinya tentu caleg tersebut akan sulit mewujudkan good and clean goverment.