Pengurus Parpol Tak Boleh Nyalon DPD, Bawaslu Kalbar: Putusan MK Final and Binding

"Yang jelas putusan MK final and binding yang sudah mengikat dan punya kekuatan hukum tetap," tegasnya.

Pengurus Parpol Tak Boleh Nyalon DPD, Bawaslu Kalbar: Putusan MK Final and Binding
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait dengan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait larangan pengurus parpol untuk menjadi calon anggota DPD. Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menuturkan pihaknya akan menunggu hasil dari pleno KPU RI.

"Prinsipnya kita baru saja mendapatkan itu dan saya kira secara teknis KPU RI akan menggodok ini, dan kita lihat seperti apa," kata Faisal, ditemui usai menghadiri Rakernis Pengawasan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota di Harris Hotel Pontianak, Senin (23/07/2018).

Walaupun begitu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar ini mengatakan jika putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Yang jelas putusan MK final and binding yang sudah mengikat dan punya kekuatan hukum tetap," tegasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved