MK Putuskan Pengurus Parpol Tak Boleh Nyalon DPD RI, Viryan: Secepatnya Rapat Pleno

Banyak hal yang perlu dibahas, pertama apakah berlangsung sekarang, pemilu 2019 atau pemilu berikutnya

MK Putuskan Pengurus Parpol Tak Boleh Nyalon DPD RI, Viryan: Secepatnya Rapat Pleno
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU RI, Viryan Aziz 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait larangan pengurus parpol untuk menjadi calon anggota DPD. Hal ini sebagai jawaban dari gugatan Muhammad Hafidz.

Untuk diketahui, Hafidz menggugat Pasal 182 huruf l. Pasal itu berbunyi:

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan putusan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, Komisioner KPU RI, Viryan Aziz saat ditemui menuturkan jika pihaknya telah mendengar putusan MK itu, namun belum mendapatkan secara lengkap dokumennya.

Baca: Polres Sambas Amankan Terduga Pelaku Asusila Terhadap Bocah Perempuan Berusia 11 Tahun

Baca: Tim Patroli Terpadu Karhutla Sintang Cek Lahan Terbakar di Ketungau Hilir 

"Kita sudah mendengar tentang putusan itu tapi belum kita dapatkan secara lengkap dokumennya, jadi kami akan segera berupaya mendapatkan dokumen putusan MK kemudian segera kami bahas dan tadi sudah disinggung mungkin hari ini secepatnya kami akan rapat pleno membahas hal tersebut," jelasnya, Senin (23/07/2018) saat ditemui di Harris Hotel, Jalan Gajah Mada Kota Pontianak.

Menurut mantan komisioner KPU Kalbar ini, masih banyak hal yang perlu dibahas terkait putusan MK tersebut.

"Banyak hal yang perlu dibahas, pertama apakah berlangsung sekarang, pemilu 2019 atau pemilu berikutnya," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya akan mencari dan menelaah informasi lebih jelas terkait larangan untuk pengurus Parpol.

Baca: Bocah Perempuan 11 Tahun di Sambas Jadi Korban Asusila Oknum Petani

"Kemudian, apakah yang dimaksud pengurus parpol yang dilarang, pengurus parpol saja atau sampai dengan ke anggota, kami masih belum mendapatkan secara utuh informasi terkait putusan tersebut," tuturnya.

Menurut Viryan, putusan tersebut lantaran berkaitan dengan keanggotan DPD yang juga menjadi pengurus Parpol. "Ini kaitannya anggota DPD terkait dengan menjadi pengurus Parpol," ujarnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved