Ini Upaya BPH Migas Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa berupaya mengawal kebijakan BBM bersubsidi dengan membentuk Sub Penyalur BBM di daerah terpencil.

Ini Upaya BPH Migas Kawal Kebijakan BBM Satu Harga
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa didampingi kadis Koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan Perindustrian (DKUMPP), Norasari Arani mengunjungi Sub Penyalur BBM tertentu dan bahan bakar khusus penugasan di Padang Tikar, Senin (23/7) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa berupaya mengawal kebijakan BBM bersubsidi dengan membentuk Sub Penyalur BBM di daerah terpencil.

Termasuk pula di Kalimantan Barat, yang menurutnya di Kalimantan baru ada dua sub penyalur dan keduanya berada di Kubu Raya.

"Tujuan kita mensejahterakan masyarakat dengan berdasarkan UU minyak dan gas bumi pasal 8 ayat 2 tahun 2001, pemerintah wajib menjamin ketersediaan kelancaran distribusi BBM, pasal 8 ayat 4 yang melaksanakan kewajiban pemerintah dan pengawasan dan pengaturannya bph migas, karena itu kita buat sub penyalur," ujarnya.

Fanshurullah yang langsung mengunjungi di sub penyalur di Batu Ampar dan Pasang Tikar ini mengatakan pihaknya tentu memiliki pertimbangan ketika membentuk Sub Penyalur. Selain karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga menilai banyak faktor termasuk kesanggupan pembeli di wilayah tersebut.

"Kenapa tidak SPBU saja, nah kalau SPBU ini bahkan sub penyalur juga harus ada investor. Tentunya mereka akan melihat provitnya, misalnya kalau spbu mereka mampu untuk 10 ton namun yang beli hanya 3 ton, nah untuk itulah dibentuklah lembaga sub penyalur," katanya.

Sub penyalur ini pula diakuinya diperuntukan langsung kepada konsumen pengguna. Dimana setiap harinya diakui pula olehnya dibatasi suplai BBM berupa bensin dan solar untuk setiap sub penyalur.

"Sub penyalur ini langsung ke konsumen pengguna, usaha mikro, nelayan, petani, membuka peluang di desa dengan mengambil bensin dsn solar tersebut di SPBU terdekat. Segala sesuatunya sudah diatur oleh Pemda termasuk harganya dan jumlah pengambilan di SPBU maksimal 3 ton," katanya.

Diakui olehnya memang dengan usahanya membentuk Sub Penyalur ini masih saja ada kendala yang dihadapi. Terutama menurutnya masih saja ada pengecer yang membeli BBM di sub penyalur tersebut.

"Saya lebih senang mereka jujur jadi kita bisa cari solusinya, masalahnya bensin masih ada yang dijual ke pengecer. Ini ilegal tapi karena mereka hanya utnuk bertahan hidup, pelan-pelan kita berikan pemahaman, dan dibuat lagi sub penyalur untuk solusinya," katanya.

Ia berharap pemempin di Kubu Raya saat ini maupun yang akan datang tetap mendukung program tersebut. Sehingga diharapkan olehnya tidak ada lagi pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi.

"Saya berharap Bupati saat ini dan berikutnya mendukung program ini sehingga kita bisa bersama mengawal BBM satu harga di seluruh wilayah NKRI," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved