OTT Kalapas Sukamiskin

Erma Ranik Apresiasi Penegakan Hukum Yang Dilakukan KPK Terhadap Kalapas Sukamiskin

Selain itu, legislator asal Kalbar itu meminta agar Kemenkumham khususnya Dirjen Lapas untuk melakukan evaluasi menyeluruh

Erma Ranik Apresiasi Penegakan Hukum Yang Dilakukan KPK Terhadap Kalapas Sukamiskin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HENDRI CHORNELIUS
Wakil Ketua Komisi III, DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik SH 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Wakil Ketua Komisi III, DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik
mengapresisi dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Kalapas Sukamiskin.

“Hemat saya ini merupakan bagian dari kontribusi KPK terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia. Saya berharap permainan jual beli sel ini tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia, ” katanya melaluli rilisnya, Minggu (22/7/2018).

Baca: Sejumlah Komoditi di Pasar Naik, Ini Penjelasan Kadisperindagnaker Mempawah

Baca: Gelar Zikir dan Doa Bersama, Kajari Kapuas Hulu Serahkan Bantuan

Baca: Diamankanya Obat dan Susu Suplemen Ilegel di Entikong, Ini Kata Dewan Sanggau

Selain itu, legislator asal Kalbar itu meminta agar Kemenkumham khususnya Dirjen Lapas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapas di seluruh Indonesia.

“Tiap kali Raker dan kunjungan kerja di lapas. komisi 3 menemukan lapas yang over kapasitas bahkan sampai 400 persen. satu sel ukuran 5x3 meter diisi 32 orang narapidana yang sungguh tidak manusiawi. sungguh tidak layak dibandingkan dengan sel mewah napi, ” tegasnya.

Belum lagi, lanjutnya, urusan hutang bahan makanan narapidana yang terus menggerus anggaran karena banyaknya narapidana. “Anggaran makan satu hari narapidana hanya Rp 15 ribu, ” ujarnya.

Erma menuturkan, persoalan lapas Sukamiskin hanyalah gunung es dari persoalan pemasyarakatan di Indonesia. makanya sudah saatnya ia mendorong agar pemerintah melakukan percepatan pembahasan RUU KUHP bersama dengan DPR.

Baca: Tingkatkan Kedisiplinan dan Profesionalisme, Jajaran Kejari Ketapang Gelar Beragam Kegiatan

Baca: TERUNGKAP! Ini Fasilitas Mewah Suami Artis Inneke Koesherawati di Penjara, KPK Beberkan Tarifnya

“Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem pemudaan dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan prinsip restorative justice. Fraksi Demokrat mendorong pembaharuan menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hemat kami UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah waktunya dievaluasi dan diperbaharui, ” pungkasnya. 

Dugaan Suap

Kepala lembaga permasyarakatan Sukamiskin Bandung Jawa Barat, Wahid Husein tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Halaman
123
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved