Regulasi Bidang Perizinan Pengaruhi Kepercayaan Investor

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Pj Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji menilai regulasi bidang perizinan jadi satu diantara aspek sangat

berpengaruh terhadap kepercayaan investor untuk tingkatkan investasinya di daerah, khususnya Kalimantan Barat.

 Baca: Ini Prosedur Kalau Mau Pindah dan Masuk Pemkot Pontianak Bagi ASN

Baca: Pontianak Dilanda Asap, Jangan Sampai Masalah Ini Terlanjur Makan Korban

Baca: Wah! Ternyata Ini Bahaya Kabut Asap Bagi Kesehatan Kita, Nomor 4 Bisa Fatal

“Proses perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan memberikan motivasi dan keyakinan besar bagi pengusaha maupun investor untuk menanamkan dan mengembangkan investasi ke daerah,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi (Rakoor) Pimpinan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan PTSP di Kalbar, Rabu (18/7/2018) malam.

Pengembangan kebijakan regulasi guna ciptakan suasana daerah yang aman dan kondusif, kata Dodi, seyogyanya harus terus dikawal agar investasi di daerah meningkat setiap tahun.

“Peningkatan investasi berimbas kepada kesejahteraan masyarakat Kalbar,” harapnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah membuat kebijakan implementasi Online Single Submission (OSS).

Dalam PP yang ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Surat Nomor : 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia diminta mengimplementasikan OSS melalui penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha, serta mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Bupati dan Wali Kota juga diminta menyiapkan fasilitas untuk penerapan OSS dan mendukung pembiayaan penyelenggaraan PTSP,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved