Memasuki Musim Panas Kalbar Mulai di Selimuti Asap, Ini Kata Kepala BPBD Kalbar

Kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Nyarong mengatakan, saat ini Kalimantan Barat sedang memasuki musim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/CLAUDIA LIBERANI
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar TTA Nyarong. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Nyarong mengatakan, saat ini Kalimantan Barat sedang memasuki musim kemarau yang mencapai puncak di Juli 2018, Minggu (15/07/3018).

Nyarong menambahkan sebelumnya Kalbar telah dinilai secara lansung Presiden Jokowi sebagai salah satu wilayah yang panasnya lebih awal dari pada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

"Hal ini disampaikan Presiden saat memberi pengarahan kepada para Menteri/Panglima TNI, KAPOLRI, Gubernur/Bupati/Walikota yang diundang di Istana Negara pada bulan Februari 2018 lalu. Pernyataan Presiden terbukti, saat itu dengan terjadinya kebakaran lahan di daerah Kubu Raya sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya," ujarnya.

Baca: Suasana Rute Jalan Kaki Selama 3 Jam, TNI-POLRI Bersinergi Cegah Karhutla di Nanga Taman

Untuk itu, Nyarong mengatakan pihaknya telah mengantisipasi hal-hal tersebut. Salah satunya dengan telah keluarnya Intruksi Gubernur, yang mengitruksikan melaui BPBD untuk menetapkan Kalbar Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2018.

Status siaga tersebut telah terhitung sejak bulan Januari sampai dengan akhir Tahun 2018 mendatang.

Menurut Nyarong, untuk mengatasi Karhutla yang seakan menjadi bencana musiman di Kalbar, Gubernur juga telah mengeluarkan SK Komandan Siaga Darurat SDBS akibat karhutla.

"Kami juga telah memohon bantuan berupa helikopter kepada Pemerintah Pusat c.q Kepala BNPB RI, untuk melakukan Patroli dan water bombing di daerah-daerah atau desa-desa yg telah dipetakan di Kalbar," jelasnya.

"Setelah itu kami juga mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi vertikal dan dinas badan di daerah sesuai dengan Inpres Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia," tambahnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved