Pilgub Kalbar

Pengamat Politik Ajak Peserta Pilkada Bersikap jadi Negarawan

Kalau ada hal-hal yang dianggap mengganjal dalam demokrasi itu ada kanalisasi, ada salurannya yakni proses hukum.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Jumadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK-  Pengamat politik FISIP Untan Dr Jumadi mengajak semua peserta pilkada untuk bersikap menjadi negarawan.

"Menunjukkan sikap negarawan dan jiwa besar itu penting dalam sebuah kompetisi demokrasi. Karena sejak awal semua pasangan calon berkomitmen untuk siap kalah dan siap menang," terang Jumadi, Minggu (8/7/2018).

Kalau ada hal-hal yang dianggap mengganjal dalam demokrasi itu ada kanalisasi, ada salurannya yakni proses hukum. Tapi kalau dilihat dari hasil tadi tidak ada hal-hal yang signifikan untuk dipersoalkan.

"Soal tidak menandatangani berita acara, itu hak. Dan itu tidak mengurangi legalitas KPU mengesahkan siapa suara terbanyak," tambahnya.

(Baca: Ramdan: Kedewasaan Berpolitik Masyarakat Kalbar Tinggi )

Jumadi menambahkan, untuk menempuh jalur hukum di MK peluangnya sudah tertutup. Karena apa, seusai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada itu harus 1,5 Persen. Kali diatas itu tidak memungkinkan untuk dibawa ke MK.

Sekarang ini perbedaannya hampir dua digit antara Paslon nomor dua dan tiga. Kita berharap sebenarnya ending dari proses pilkada ini semua pihak bisa menerima.

Bagaimana misalnya tiga jam setelah pilpres di Amerika seorang calon presiden Amerika mengucap selamat. Hillary Clinton mengucapkan selamat kepada Donald Trump misalanya, padahal itukan hanya tiga jam setelah perhitungan cepat. Sudah dipastikan sebagai pemenang.

Katakanlah ada perdebatan di quick count, tapi real count yang sudah dilakukan KPU itu sudah final. Mestinya semua pihak bisa menerima, dan saya yakin walaupun dengan berat hati semua calon bisa menerima.

"Kita berharap tentu seusai dengan visi misi dan program yang disebarkan kepublik itu konsisten bisa dilaksanakan. Karena itu menyangkut janji politik, dan kontrak politik dengan publik," imbuhnya.

Gubernur terpilih itu bukan milik sekelompok orang tapi milik masyarakat Kalbar. Kedua tentu tidak mungkin bisa kerja sendiri, hal-hal positif dari tawaran program Paslon lain harus bisa di akomodir.

Tantangan berat memimpin Kalbar ini, persoalan Infrastruktur, daya saing yang cukup rendah, bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia yang terendah di zona Kalimantan, Mengurai tingkat kemiskinan dan kesenjangan.

"Belum lagi persoalan pengelolaan sumberdaya alam, soal kebakaran lahan dan lain sebagainya yang harus diselesaikan, Termasuk pemekaran Kapuas Raya yang bisa diprioritaskan," jelasnya lagi.

Walaupun kebijakan pemerintah pusat itu moratorium, tapi bukan berarti menyurutkan semangat Gubernur terpilih ini untuk berjuang bersama dengan Kabupaten di wilayah timur untuk merealisasikan Kapuas Raya. Walaupun itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi tidak salah menurut saya kemudian dan itu menjadi tawaran Gubernur terpilih untuk mewujudkan Kapuas Raya itu.

"Satu di antaranya harus direalisasikan. Paling tidak ada komitmen dari Gubernur terpilih bersama semua elemen untuk berjuang mewujudkan itu," tandasnya.

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved