DPRD Kalbar Dorong Peningkatan Dana BOS dan BOSDA Setiap Tahun

Ia mengatakan Komisi V DPRD Kalbar telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

DPRD Kalbar Dorong Peningkatan Dana BOS dan BOSDA Setiap Tahun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi V DPRD Kalbar Markus Amid 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi V DPRD Kalbar Markus Amid menegaskan bahwa legislatif terus mendorong, memohon dan memperjuangkan kenaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)..

“DPRD Kalbar terus memperjuangkan itu. Kita berharap tahun ke depan ada peningkatan dana BOS dan BOSDA dari APBN dan APBD,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak, Minggu (8/7/2018) malam. 

Baca: ‎Tiga Paslon Tak Hadiri Rapat Pleno KPU Provinsi Kalbar

Baca: Menang Dua Set, Owi-Butet Kembali Kalahkan Pasangan Malaysia dan Pecahkan Mitos Ini

Baca: LIVE STREAMING Persib Bandung Vs PSIS Semarang Pukul 18.30 WIB, Jangan Lewatkan!

Ia mengatakan Komisi V DPRD Kalbar telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

Dalam pertemuan itu, satu diantara hal yang jadi topik pembahasan adalah peningkatan dana BOS sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan Kalbar.

“Selama ini BOS sudah ditetapkan per siswa. Ada patokan dan diatur oleh kementerian terkait per bulan atau per semester. Kalau saya lihat cukup signifikan selama ini. Namun, memang perlu peningkatan ke depan,” imbuhnya.

Ia tidak menampik jika berbicara apakah cukup atau tidak, tentu semua akan berpikiran tidak mencukupi lantaran banyak hal yang dipersiapkan untuk operasional usaha.

“Tinggal bagaimana memanajemennya saja dana yang ada sementara itu,” katanya.

Politisi Demokrat ini juga menimpali konsep legislatif adalah mendorong APBN dan APBD yang dialokasikan untuk peningkatan BOS dan BOSDA.

“Ini agar sekolah bisa kerja dengan enak kalau dana ada dan cukup,” timpalnya.

Terkait pelibatan masyarakat untuk menutup kekurangan operasional sekolah, ia tidak mempermasalahkan sepanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, ia meminta jangan sampai karena hal ini membuat masyarakat tidak mampu tidak bisa sekolah.

“Kadang-kadang bahasanya kan sumbangan, tapi kenyataan diharuskan sekian. Itu yang jadi masalah. Jangan sampai kejadian seperti itu. Alasan pemerintah menyediakan dana BOS itu sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah itu. Sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa sekolah,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved