Baru Dibentuk, UPT Tenaga Kerja Kalbar Usir 31 TKA Ilegal di Kabupaten Sanggau

Kepala UPT Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar, Sabar H Duha menuturkan setelah dibentuk sekitar dua bulan lalu

Baru Dibentuk, UPT Tenaga Kerja Kalbar Usir 31 TKA Ilegal di Kabupaten Sanggau
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Kepala UPT Pengawas Tenaga Kerja Provinsi¬† Kalbar,¬† Sabar H Duha 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak,  Syahroni 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala UPT Pengawas Tenaga Kerja Provinsi  Kalbar,  Sabar H Duha menuturkan setelah dibentuk  sekitar dua bulan lalu dan aktif bekerja  sekitar satu bulan  terakhir dan saat jni tengah melakukan  koordinasi dengan instansi  terkait lainnya untuk melakukan  sinergitas. 

"Kite inikan baru terbentuk  kurang lebih dua bulan,  jadi kita saat ini masih melakukan  koordinasi  dengan instansi  terkait lainnya. Sebelumnya  pengawasan tenaga kerja asing ini  berada di kabupaten  kota masing-masing" ucap Sabar H Duha saat diwawancarai,  Selasa (3/7/2018).

Baca: Kafilah Kabupaten Sambas Optimis Raih Prestasi Pada MTQ Tingkat Provinsi

Dengan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas I Pontianak  diharapkan  seluruh perusahaan  yang menggunakan TKA dapat melengkapi dokumen dan syarat-syarat  yang menjadi kewajiban. 

"Karena kita dengan dibentuknya UPT Pengawasan Tenaga Kerja ini otomatis fungsi pengawasan  ini berada disini dan kita harapkan semua perusahaan  melengkapi  administrasi," tegasnya. 

Berkaitan dengan TKA disebutnya  memang saat ini ada beberapa  perusahaan  yang memperkerjakan tenaga kerja asing.

Dari beberapa  TKA ini ada yang melengkapi dokumen dan ada juga yang tidak melengkapi dokumen. 

"Kita tegas menindak  bagi yang tak memiliki  dokumen,  Dalam pengawasan  juga dilakukan  penyesuaian dokumen dan jabatan mereka karena harus sesuai dengan dokumen," ucapnya.. 

Beberapa hari lalu,  pihaknya telah memeriksa sejumlah tenaga kerja pada perusahaan Bintang Barito Jaya di Kabupaten Sanggau.

Dari hasil pemeriksaan itu, ditemukan ada 31 TKA yang tak memiliki  dokumen lengkap sehingga mereka diharuskan meninggalkan perusahaan dan terserah oleh pihak imigrasi untuk mendeportasi mereka. 

"Kita introgasi mereka dan diperiksa segala dokumen mereka,  kita temukan ada 31 orang yang tidak memiliki  dokumen lengkap. Mereka langsung kita minta pergi dari perusahaan dan urusan deportasi  ada di imigrasi," tambahnya. 

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved