Pilkada Serentak

Akui Dinamika Pilwako-Pibup Beda dengan Pilgub Kalbar, Ini Analisis Pengamat Politik Untan

Pilwako dan Pilgub punya wilayah terbatas, Pilgub lebih luas yakni 14 kabupaten/kota. Tentu setiap daerah punya dinamika sendiri-sendiri.

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
Pilkada 2018 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengamat Politik Untan DR Jumadi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pilwako, Pilbup dan Pilgub Serentak 2018 yang berlangsung di Kalbar pada 27 Juni 2018 lalu.

Kendati diakui dinamika Pilwako dan Pilbup berbeda dengan Pilgub. Terlebih sempat terjadi riak-riak kecil di beberapa wilayah Kalbar selang beberapa hari masa pencoblosan usai.

Baca: Komandan Pos TNI AL Kendawangan Terima Penghargaan dari Kepala Syahbandar Kendawangan

Baca: Polsek Ngabang Pasang Bendera Setengah Tiang Peringati Gugurnya Anggota Polri di Papua

Baca: Seluruh Warga Jawa di Sambora dan Landak Telah Beraktivitas Seperti Biasa

Simak analisisnya dalam tulisan berikut ini :

“Ada tiga aspek yang menyebabkan dinamika Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) dengan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwako) dan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) berbeda.

Pertama, ruang lingkup dinamika politik Pilwako dan Pilbup itu kan berbeda dengan Pilgub.

Pilwako dan Pilgub punya wilayah terbatas, sementara Pilgub lebih luas yakni 14 kabupaten/kota. Tentu setiap daerah punya dinamika sendiri-sendiri.

Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa Pilgub ini kan nuansa politik identitasnya dalam tanda kutip masih begitu kuat. Itu yang kemudian menjadikan situasi agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan Pilwako dan Pilbup.

Ketiga, elite politik yang berperan dan mempengaruhi dinamika politik juga berbeda. Semakin tinggi ruang lingkup aspek kekuasaan maka tentu berbeda dinamikanya dengan ruang lingkup kekuasaan yang kecil.

Menurut saya, ini tergantung elitnya. Hampir saya lihat di Pilwako dan Pilbup tidak ada suasana yang begitu rumit. Berbeda dengan Pilgub dimana elite berupaya menggoreng politik identitas itu.

Jadi, komitmen untuk tidak menggoreng ini sebagai instrumen politik itu terbangun menurut saya di Pilwako dan Pilbup. Semestinya kita harus memberikan apresiasi kepada elite-elite yang berada di daerah kabupaten/kota. Seharusnya, semua punya komitmen yang sama menciptakan kondusifitas.

Dari aspek sosial dan keamanan patut diberikan apresiasi kepada pelaksaaan Pilwako dan Pilbup. Sanggau aman-aman saja. Kubu Raya yang dianggap sebagai daerah indeks kerawanan kategori sedang ternyata aman-aman saja. Begitu juga Pontianak, Kayong Utara dan Mempawah aman-aman saja.

Kuncinya adalah elite-elite politk harus berikan contoh. Masyarakat di bawah tidak boleh diprovokasi karena ini kan demokrasi. Dalam kontestasi politik, terkadang dijumpai para elite beralibi.

Tapi kita bersyukur masyarakat Kalbar sebenarnya sangat patuh dengan pemimpin formal dan pemimpin sosial. Kalau ada ketulusan, kesungguhan dan komitmen, saya pikir situasi yang tanda kutip pasca Pilkada Serentak ini ini tidak akan rusak. Suasana juga akan tetap sejuk.

Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi ajakan atau hasutan dari kelompok manapun untuk bertindak di luar akal sehat dan norma-norma berlaku. Persoalan Pilkada sudah selesai dan ada mekanisme secara hukum sudah tersedia. Bagi yang tidak puas ada aspek hukumnya. Masyarakat harus punya kesadaran seperti itu.

Bagi elite, saya berharap jangan di depan itu manis mengungkapkan bahasa-bahasa, namun di belakang ternyata bermain dengan api. Jangan menggosok, menghasut dan memprovokasi. Tunjukkan sikap ketauladanan politik itu penting. Jangan korbankan masyarakat karena cukup mahal ongkos sosial yang harus ditanggung.

Ketauladanan itu menjadi penting untuk punya jiwa besar. Yang menang tidak menunjukkan kejumawaan dan yang kalah harus punya jiwa besar.

Saya berharap dalam Pemilu 2019 yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), suasana yang kondusif saat ini bisa terjaga dengan baik. Kita sebenarnya masuk dalam kategori indeks kerawanan sosial cukup tinggi. Tidak hanya itu, kita juga masuk dalam kategori Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Tapi, secara umum masyarakat Kalbar mampu menepis kategori sebagai daerah rawan itu.

Berdasarkan pengamatan kita, penyelenggaraan sukses kan. Ini kemenangan masyarakat Kalbar untuk menepis anggapan itu. Jangan sampai kita mencederai pasca Pilkada Serentak 2018 dan menjelang Pemilu 2019 itu dengan suasana yang tidak menunjukkan semangat kedamaian dan kesantunan. Sehingga keadaban politik itu bisa kita pertontonkan dengan baik.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved