Ormas Sampaikan Petisi, Serukan Perdamaian Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN -Berbagai organisasi masyarakat (ormas), forum, majelis, paguyuban dan tokoh-tokoh menyerukan perdamaian di Kalimantan Barat.

Mereka berharap semangat keharmonisan, persatuan dan kesatuan yang telah terjalin dan tercipta di Kalimantan Barat selama ini tidak rusak hanya gara-gara pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali.

Hal ini dipertegas melalui petisi Umat Islam Kalbar yang disampaikan langsung puluhan orang perwakilan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (2/7) siang.

Petisi diterima Asisten III Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Barat Marlyna Almuthahar didampingi unsur pejabat Pemprov Kalbar, Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, Polresta Pontianak dan Kodim 1207/BS.

Baca: Dewan Apresiasi Seruan Perdamaian Kalbar

Baca: Pemprov Kalbar Dukung Petisi Perdamaian

Baca: Petisi Perdamaian Kalbar, Ini Dia Isinya, Nomor 3 Sangat Tegas

Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar, Agus Setiadi menegaskan surat petisi yang diserahkan ditujukan kepada Gubernur, Kapolda dan Pangdam itu terkait respon atas gejolak yang sempat terjadi di Kalbar, khususnya di Kabupaten Landak pasca tahapan pencoblosan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Kalbar 2018.

"Ini untuk menyikapi gejolak yang sempat terjadi di Kalbar. Kita berharap kondisi yang kemarin sempat terjadi di Landak bisa kondusif dan tidak terulang kembali," ungkapnya.

Agus menambahkan selain POM, yang menandatangani petisi berasal dari berbagai ormas dan tokoh seperti Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM), Pemuda Pancasila (PP), Paguyuban Jawa, SPM, PPrM, FPI, IKDI, DDII, Dewan Masjid, Majelis Pengajian Madani, Miftahut Taubah, Pemancing Bersalawat, PMB, dan lain-lain.

"Kita meminta aparat terkait lebih tegas, cepat dan sigap untuk mengantisipasi. Ketika terjadi hal-hal serupa bisa segera diredam. Jangan sampai ada masyarakat yang mengungsi lagi," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya bersyukur masyarakat yang sempat mengungsi ke kamp pengungsian saat kejadian beberapa hari lalu sudah kembali lagi ke rumah masing-masing dengan aman.

"Kami berharap Gubernur, Pangdam dan Kapolda segera menginisasi pertemuan lintas tokoh adat, agama, masyarakat dan kepemudaan untuk bersama-sama sepakat menyampaikan ke pihak luar bahwa situasi dan kondisi Kalbar aman dan damai," harapnya.

Ia menyerukan semua masyarakat Kalbar harus bersatu dan menjunjung segala perbedaan. Sesuatu hal yang rugi jika hanya gara-gara Pemilukada membuat permusuhan dan perpecahan.

"Kita semua ini bersaudara. Kalau kita cekcok dan kelahi hanya
gara-gara Pilkada sangat naif dan sangat merugi. Kenapa? Karena di Dayak ada keluarga Melayu, di Melayu ada keluarga Jawa dan di Jawa ada keluarga Dayak. Jadi, semua berkeluarga," serunya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada konflik antar suku atau agama di Kalbar. Pihaknya berharap pihak aparat penegak hukum dan keamanan untuk mencari aktor-aktor intelektual yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan-ketegangan di daerah, khususnya di Kabupaten Landak.

"Kita tentu tidak ingin kejadian itu terjadi atau terulang kembali. Karena mengingat waktu pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup lama. Kita tidak ingin dua atau tiga hari ke depan terjadi lagi ketegangan. Kita tidak mau itu terjadi," tukasnya.