Pilgub Kalbar

Jumadi: Lembaga Survei Yang Kredibel Hasilnya dapat Jadi Patokan 

ayo buka dan bandingkan hasilnya seperti apa, kalau mau membuktikan apakah ilmiah atau tidak

TRIBUN PONTIANAK / FILE
Pengamat Politik Untan, Jumadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menanggapi konferensi pers Ketua PDIP Kalbar, Cornelis  yang menyatakan kalau hasil survei adalah sebuah kejahatan akademik dan tidak ilmiah, pengamat Politik Untan, Jumadi mengatakan  konferensi pers itu bukan klaim akadamik, tapi  itu dilakukan  terkait klaim politik. 

"Klaim politik yang  seolah di akademikan, saya tetap konsisten  dengan apa yang saya katakan bahwa Quick Count dilakukan oleh lembaga yang kredibel hasilnya dapat menajdi patokan," terang Jumadi, Sabtu (30/6/2018).  

(Baca: Paslon Didukung 10 Parpol Kalah Lawan Kotak Kosong, Ferry: Hukuman dari Masyarakat )

Kita lihat saja hasil Pilkada seluruh  Indonesia  daei Quick Count oleh lembaga survei tidak jauh berbeda hasilnya dengan suara real dari KPU. 

"Tapi, saya katakan,  hasil publikasi lembaga survei  tentang Quick Count  itu bukan dijadikan dasar formal. Semuanya adalah KPU yang memiliki  kewenangan  akan hal tersebut. Tapi secara akademik saya pastikan  lembaga yang kredibel hasilnya dapat dipertanggung jawabkan," tambah Jumadi lagi. 

Hasil suvei itu tidak bisa dikatakan sebuah pembodohan,  kalau lembaga  itu tidak kredible dengan data yang tidak baik,  metode yang tidak baik itu baru pembodohan. 

(Baca: Puluhan Driver Gojek Grebek Mobile Customer Service BPJS Kesehatan )

Ssaya dan publik melihat sendiri hasil Quick Count  yang dilakukan  lembaga survey itu dan kita  sandingkan dengan hasil real count KPU margin errornya tidak terlalu jauh.

"Artinya ini menunjukkan akuntabilitas lembaga survei tersebut, saya sebagai peneliti yang  sering  melakukan penelitian  dengan metode yang ada,  dmsaya pikir  memberikan  apresiasi  dan menghargai lah setiap lembaga survei  yang  ada," tambahnya. 

Saya rasa dengan adanya bahasa-bahasa seperti  pembohongan dan kejahatan akademik,  itu terlalu  berlebihan,  makanya saya katakan itu hanya klaim politik  semata. 

"Sekarang misalnya,  semua Paslon melakukan  Quick Count dengan konsultan politik  masing-masing,  ayo buka dan bandingkan hasilnya  seperti apa, kalau mau membuktikan apakah ilmiah atau tidak," imbuhnya

Sangat sederhana, lanjut Jumadi,  tidak perlu  berlebihan sampai mengeluarkan pernyataan  diluar konteks akademik dan pertimbangan keilmuan yang ada.  

"Sah-sah saja menurut  saya kalau ada pihak melakukan  hal seperti klaim poltik itu dan tidak menerima hasil yang  ada," imbuhnya. 

Masyarakat  bisa melihat di data KPU bandingkan  dengan hasil survei  yang ada,  maka ada jarak 10 persenan antara paslon maka itu tidak mungkin dikejar. 

Kalau hasilnya 3-4 persen mungki itu margin error,  karena margin  error  dalam survey itu  hanya dibernarkan empat persen.  Kalau sudah sampai dua digit,  mustahil menurut saya untuk  dikejar. 

Ini real count  di KPU ada kesamaan dengan Quick  Count  lembaga survey jadi  tidak terlalu jauh berbeda. Seharusnya perdebatan akademik  juga harus dilakukan  dengan akademik.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved