Pilkada Serentak

Pilkada Serentak, 11.658 Pengawas TPS Siap Awasi Proses Pemungutan Suara

"Pengawas siap melakukan pengawasan, dengan patroli pada hari pungut hitung," ujarnya.

Pilkada Serentak, 11.658 Pengawas TPS Siap Awasi Proses Pemungutan Suara
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kalbar Syf Aryana menuturkan sebanyak 11.658 petugas pengawas TPS siap melakukan pengawasan di seluruh TPS di Kalbar pada hari pemungutan suara.

"Pengawas siap melakukan pengawasan, dengan patroli pada hari pungut hitung," ujarnya.

Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan surat ederan Ketua Bawaslu RI Nomor 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 tanggal 7 juni 2018 tentang Kegiatan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018.

Baca: Bisakah Pemilih Tak Terdaftar di DPT? Berikut Penjelasan Ketua KPU Kalbar

Bawaslu RI mengintruksikan Kepada Bawaslu Provinsi dan Jajarannya untuk melaksanakan Patroli pengawasan di masing-masing Daerah Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018

"kami akan Mengidentifikasi titik rawan pelangaran diwilayah masing-masing Klasifikasi data hasil pengawasan, dan Laporan kegiatan patroli penagwasan pada masa tenang dan punggut hitung," ujarnya.

Aryana juga menjelaskan fokus Pengawasan yang dilaksanakan pada patroli pengawasan oleh Bawaslu Kalbar dan Panwaslu Kab/Kota antara lain memastikan APK dan stiker paslon sudah tidak ada, termasuk pada mobil brandjng paslon.

Memastikan tidak ada lagi sosialisasi atau pertemuan paslon atau tim sukses yang berbau kampanye.

"Memastikan birokrasi, pns, tni/polri dan kades serta perangkatnya tidak mengambil langkah/kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu," ujarnya

Selain itu, Bawaslu jhga memastikan tidak ada paslon atau tim yg melakukan money politik/politisasi SARA, tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pemilih.

Memastikan TPS telah didirikan oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari H, 7. Memastikan C6 (surat pemberitahuan) memilih sudah terdistribusi pada pemiliknya, sertak memastikan logistik pilkada sudah tiba di PPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

"Memastikan pemilih yang akan pindah memilih difasilitasi untuk mendapatkan formulir C5.KWK, dan Memastikan KPPS yg bertugas sdh memiliki SK," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved