Pemprov Kalbar Tunggu Usulan Pembangunan Rumah Susun TKI di Perbatasan dari Pemkab

Dalam program pembangunan itu, pihaknya menggandeng kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalbar.

Pemprov Kalbar Tunggu Usulan Pembangunan Rumah Susun TKI di Perbatasan dari Pemkab
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani saat diwawancarai awak media di sela-sela workshop Pengarusutamaan REDD+ Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Harris Pontianak, Kamis (19/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

 TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kalbar, Adi Yani mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar masih menunggu usulan dari kabupaten/kota terkait kebutuhan rumah susun khusus peruntukkan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan perbatasan.

“Masih tunggu pengusulan rumah susun TKI di kawasan perbatasan,” ungkapnya, Senin (25/6/2018).

 Adi Yani mengatakan pembangunan rumah itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Otomatis dana pembangunan berasal dari anggaran Pemerintah Pusat.

(Baca: Ombudsman Kalbar Buka SMS Pengaduan Masalah PPDB Tahun Ajaran 2018/2019, Ini Nomornya  )

Dalam program pembangunan itu, pihaknya menggandeng kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalbar. Hal ini karena KADIN Kalbar telah bekerjasama dengan lembaga semacam KADIN di Malaysia.

 “Beberapa waktu lalu, kami mendampingi pertemuan KADIN Kalbar dan Malaysia. Yang dibahas adalah rumah susun singgah para TKI,” terangnya.

(Baca: Bersedih, Air Mata Ustaz Arifin Ilham Menetes Atas Wafatnya Harry Moekti )

 Adi Yani menambahkan pihaknya akan memfokuskan pembangunan rumah itu di perbatasan Kabupaten Sanggau. Sementara itu, empat kawasan perbatasan lain yakni Bengkayang, Sambas, Sintang dan Kapuas Hulu diminta untuk memasukkan pengajuan atau usulan.

“Seperti Kabupaten Bengkayang dan Sambas, kami minta untuk mengusulkan lahan yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan rumah susun TKI,” katanya.

Tidak hanya rumah susun singgah TKI di kawasan perbatasan saja, Adi Yani mengatakan Pemerintah Pusat punya program untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan nelayan.

“Pembangunan permukiman khusus bagi masyarakat di daerah pedalaman, pesisir dan pulau-pulau terpencil. Itu dananya dari Pemerintah Pusat. Kami berharap pemerintah kabupaten/kota mengusulkan,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved